Banda Aceh (Waspada Aceh) – Kota Banda Aceh tercatat sebagai daerah dengan inflasi terendah di Provinsi Aceh pada Juni 2024.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, inflasi di Banda Aceh sebesar 2,07 persen year on year (y-on-y) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 105,63.
Kepala BPS Provinsi Aceh, Ahmadriswan Nasution, menyebut angka inflasi di Banda Aceh lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain seperti Kabupaten Aceh Tengah yang tercatat inflasi y-on-y tertinggi sebesar 4,78 persen dengan IHK 109,18.
“Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Aceh di lima kabupaten/kota yakni Aceh Tengah, Meulaboh, Aceh Tamiang, Banda Aceh, dan Lhokseumawe, pada Juni 2024 terjadi inflasi sebesar 0,03 persen secara month to month (m-to-m),” jelasnya dalam konferensi pers di Banda Aceh, Selasa (2/7/2024).
Sedangkan inflasi year on year (y-on-y) Ahmadriswan m sebesar 3,09 persen dengan IHK sebesar 105,63
Pencapaian inflasi yang lebih rendah ini menunjukkan stabilitas harga yang relatif baik di Banda Aceh, meskipun tetap perlu diwaspadai potensi kenaikan harga di bulan-bulan mendatang.
Sebelumnya, Kota Banda Aceh dinobatkan sebagai salah satu kabupaten/kota yang berhasil mengendalikan laju inflasi di Indonesia. Bersama Batam dan Pekanbaru, Banda Aceh masuk tiga besar daerah berkinerja terbaik pengendalian inflasi untuk wilayah Sumatra.
Atas pencapaian tersebut, Pj Wali Kota Banda Aceh Amiruddin diundang langsung ke Istana Negara, Jakarta, untuk menghadiri acara penyerahan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Award yang dirangkai dengan pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi oleh Presiden RI Joko Widodo, Jumat (14/6/2024).
Salah satu program unggulan Pemko Banda Aceh dalam mengendalikan inflasi, khususnya terhadap komoditi cabai adalah “Dunia Aceh”: Digitalisasi Usaha Petani Cabai dan Aksi Cepat Ekstensifikasi Hilirisasi Cabai).
Kenapa Cabai? Karena memiliki elastisitas harga yang rendah, bumbu utama masakan Aceh yang membuatnya sulit tergantikan.
Selain itu, Kota Banda Aceh juga bukan daerah sentra produksi. Hampir 90 persen kebutuhan pangan di kota ini disuplai dari luar daerah, sehingga sangat bergantung dengan daerah lain dan rentan terhadap perubahan harga yang drastis.
“Untuk itu, dalam rangka menjaga pasokan dan kebutuhan konsumsi cabai serta mendorong hilirisasi dan digitalisasi, Pemerintah Kota Banda Aceh bekerja sama dengan berbagai stakeholder mengimplementasikan program Dunia Aceh untuk menciptakan ekosistem hilirisasi dan digitalisasi petani cabai,” ujar Pj Wali Kota Amiruddin di Istana Negara.
Menurutnya, program ini merupakan tindak lanjut dari arahan presiden, yaitu memperkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian dengan memanfaatkan teknologi tepat guna.
Adapun tahapan yang telah dilakukan Pemko Banda Aceh, antara lain pengembangan ekosistem hilirisasi pertanian mulai dari produksi cabai di petani lahan dan urban farming, hingga penjualan ke konsumen dalam bentuk cabai ataupun produk olahan sambal yang memanfaatkan asam sunti khas Aceh sebagai pengawet alami.
Selain itu, pihaknya melakukan digitalisasi sisi hulu dan digitalisasi hilir. Sementara untuk menciptakan kepastian harga antara petani dan UMKM offtaker, juga dibuat mekanisme kontrak harga sehingga petani dapat fokus dalam berproduksi. (kmf)
