Banda Aceh (Waspada Aceh) – Ikatan Mahasiswa Kota Banda Aceh (Ikamba) menilai maraknya isu liar yang coba dilempar ke publik oleh sekelompok kaukus pemuda terkait kepemimpinan Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq, tak sesuai dengan fakta.
“Apa yang mereka sampaikan itu lagu lama yang diputar-putar terus. Tujuannya untuk memutarbalikkan fakta, memperkeruh suasana dan membodoh-bodohi masyarakat,” kata Ketua Ikamba Akbar Anzulai kepada wartawan di Banda Aceh, Senin (17/4/2023).
Akbar mengatakan tuntutan kaukus pemuda tersebut dan beberapa organisasi sejenis yang tiba-tiba muncul, mengerucut pada satu tujuan: mendongkel Bakri Siddiq dari kursi Pj Wali Kota. “Ini kan politis sekali. Jelas ada aktor intelektual di balik organisasi yang tidak jelas asal-usulnya ini,” ungkapnya.
Sebut saja soal utang Pemko Banda Aceh yang gencar coba dikaburkan sebab-musababnya. “Persoalan utang ini kan kita sama-sama tahu lah, warisan pemerintah sebelumnya. Bukan hanya utang, tapi juga potensi defisit anggaran hingga mencapai 200 miliar lebih,” urainya.
“Dan yang kami lihat, Pj Wali Kota komit menyelesaikan utang tersebut dan berupaya untuk meminimalkan defisit anggaran demi kemaslahatan semua pihak. Ini yang kami sayangkan, kenapa bukan sumber masalah dan solusinya yang diangkat, tapi malah mengganggu kinerja Bakri Siddiq dalam membenahi kota,” ujar Akbar.
Tuduhan soal netralitas politik Pj Wali Kota yang condong kepada parpol tertentu juga diragukan Ikamba. “Salah satu tugas utama seorang Pj Wali Kota adalah memastikan suksesnya pelaksanaan pemilu serentak 2024. Dan tidak mungkin beliau mau mementahkannya dengan memihak salah satu kontestan,” ungkapnya.
“Dari kaca mata kami, perdana di Banda Aceh terwujud pertemuan silaturahmi antar seluruh peserta Pemilu 2024 di pendopo beberapa waktu lalu yang digagas Pj Wali Kota. Kemudian Pemko Banda Aceh juga telah menyalurkan bantuan dana parpol. Semuanya demi suksesnya pesta demokrasi,” sebutnya.
Hal lain yang disorot adalah pelantikan Sekdis DPMG Banda Aceh yang notabene adik kandung Pj Wali Kota. “Tidak ada yang keliru sepanjang sesuai kompetensi dan persyaratan sebagaimana diatur perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.
“Informasi yang kami dapatkan, pelantikan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemko Banda Aceh telah mendapat persetujuan dari gubernur dan mendagri. Jadi tidak ada aturan yang dikangkangi,” ujarnya.
Terakhir menyangkut laju inflasi, Ikamba meminta kaukus pemuda tersebut untuk rajin membaca rilis Badan Pusat Statistik (BPS). “Inflasi year on year (yoy) di Banda Aceh pada Maret 2023 turun menjadi 5,32%, setelah sebelumnya naik menjelang puasa. Ini menunjukan apa yang disampaikan tidak sesuai fakta,” tegas Akbar. (*)
