Tapaktuan (Waspada Aceh) – Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Prof Dr. Syamsul Rijal, menyebutkan, ulama tidak boleh alergi terhadap srategi dan politik. Sebab Rasulullah merupakan pemimpin agama dan politik.
Syamsul Rijal mengungkapkan hal itu dalam muzakarah masalah keagamaan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Selatan, tentang Strategi dan Politik Modern dalam Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat, di Hotel Dian Rana Tapaktuan, Senin (1/11/2021).
“Dalam qutbah iftitah disebutkan bahwa Al-Ulama Waratsatul Anbiya, jadi kenapa alergi, memisahkan diri dari politik,” ucapnya.
Menurutnya, ulama tidak mesti terjun ke politik, tetapi bukanlah ulama itu alergi dan harus memisahkan diri dari dunia politik. Jangan biarkan Aceh mengalir seperti apa adanya tanpa ulama.
“Aceh secara De Jure dan De Facto sudah diberikan kewenangan untuk menjalankan syariat Islam dalam berbagai dimensi kehidupan. Namun kendala kita harus berdiam diri dan untuk strategi saya kira itu para abu-abu atau ulama mengetahui,” ujarnya.
Para ulama merupakan kelompok yang digerakkan oleh negara dan sudah difasilitasi negara seperti MPU. Artinya ulama tersebut bagian dari negara khususnya di Aceh.
“Maka strategi politik yang dibangun adalah konektivitas strategi dalam bermasyarakat dan bernegara,” jelasnya.
Aceh mempunyai potensi sumber daya alam yang luas seperti pariwisata. Namun yang terpenting adalah kesiapan generasi. yaitu Aceh butuh orang-orang yang cerdas untuk mengelolanya.
“Jadi kita ingin muncul dari Aceh baik secara nasional dan politik. Apalagi kita ada partai lokar dan nasional,” katanya.
Prof Syamsul Rijal mengatakan, dalam bernegara dan bermasyarakat peran ulama tersebut besar sebagai mitra sejajar dengan pemerintah. Diminta atau tidak diminta ulama harus memberikan masukan kepada negara.
“Masukan itu harus terukur dengan proses kebersamaan budaya, politik terkini dan kita tidak labil. Ulama memiliki prinsip yang ditanamkan. Bagi saya bernegara dan bermasyarakat adalah kepemimpinan, keadilan, ekonomi dan budaya harus dijalankan tidak boleh dibiarkan,” jelasnya.
Muzakarah ulama mengusung tema “Dinamika Politik dan Perkembangan Pemahaman Islam di Aceh,” dihadiri sejumlah ulama, pimpinan dayah, Forkopimda dan organisasi masyarakat. (Faisal)
