Sigli (Waspada Aceh) – Fraksi Gabungan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie berharap bupati Pidie Roni Ahmad dapat mengelola daerah secara profesional dan kredibel, sesuai aturan dan undang-undang.
Hal itu disampaikan Fraksi Gabungan DPRK Pidie, dalam pendapat akhirnya dibacakan T.Saifullah TS, pada rapat paripurna masa persidangan ke dua tentang hasil pembahasan pertanggung jawaban pelaksanaan APBK Pidie dan Laporan Pertanggungjawabab (LKPJ) Bupati Pidie 2018, di Gedung DPRK, Jumat (28/6/2019).
Karena itu, F-Gabungan meminta bupati perlu terus melakukan perbaikan pemerintahan dengan melaksanakan evaluasi kinerja semua Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) secara priodik dan memperhatikan nomenklatur serta aturan perundang-undangan yang berlaku.
Sehigga dalam mengelola tatanan operasional pemerintahan daerah dapat berlangsung lebih baik demi kelangsungan harkat dan martabat masyarakat Kabupaten Pidie ke depan.
Terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bupati Roni Ahmad diminta segera menginstruksikan semua SKPK untuk terus berinovasi dan bekerja keras, dengan mencari peluang serta mengembangkan potensi daerah yang ada.
Mislanya dengan memanfaatkan beberapa fasilitas yang telah ada seperti Taman Laut di depan Kantor BRI, Museum Tsunami, Pabrik ES TPI Pasi Peukan Baro dan Pabrik Rotan di Bambi.
Dalam kesempatan itu, F-Gabungan DPRK Pidie mendorong Bupati Pidie Roni Ahmad untuk mengebangkan sektor industri wisata. Itu penting dilakukan dalam upaya menghadirkan peluang lapangan kerja yang baru.
Belum Mamampu
Pada kesempatan itu, Bupati Pidie Roni Ahmad dalam teks pidato yang dibacakan Wakil Bupati Pidie Fadhlullah TM Daud, menyampaikan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018 belum sepenuhnya mampu memenuhi harapan seluruh elemen masyarakat daerah setempat.
Karena itu Pemkab Pidie akan terus berupaya untuk menyerap berbagai aspirasi yang berkembang dalam masyarakat pada tahun-tahun berikutnya.
Kepada SKPK dalam lingkungan Pemkab Pidie, Bupati Roni Ahmad menginstruksikan terus meningkatkan motivasi dan pengabdian yang tulus dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan tetap berpegang teguh pada aturan dan ketentuan berlaku. (b10)
