Banda Aceh (Waspada Aceh) – Fenomena munculnya banyak orang yang mengaku dari beragam kerajaan di Indonesia sejak awal tahun ini, yang disebut-sebut sebagai kerajaan aneh (palsu), mendapat perhatian dari keturunan raja dan ulama di Nagan Raya, Provinsi Aceh, yakni Teuku Raja Keumangan (TRK).
“Pemerintah tentu harus menertibkan kelompok-kelompok yang mengaku dari kerajaan tertentu dan mengungkap kebenarannya,” kata Teuku Raja Keumangan kepada Waspadaaceh.com, Jumat (24/1/2020) di Banda Aceh.
Seperti diketahui, sejumlah kerajaan baru bermunculan di Tanah Air, dalam beberapa minggu terakhir ini. Sebut saja yang menamakan diri sebagai Keraton Djipang di Blora, Keraton Agung Sejagat di Purworejo, Sunda Empire di Jawa Barat hingga munculnya Negara Rakyat Nusantara.
Ketika ditanya Waspadaaceh.com, apakah kemunculan kerajaan-kerajaan yang mengebohkan itu, untuk kepentingan pengalihan isu? TRK mengatakan kemungkinan itu bisa saja, tapi dia lebih percaya dengan apa yang diungkapkan oleh pemerintah, bahwa kemunculan tersebut karena memiliki kepentingan tertentu. Bisa karena obsesi atas kekuasaan, bisa juga karena masalah lain, ujarnya.
Berita Terkait: Heboh.., Sunda Empire Muncul di Aceh
Menurut TRK, panggilan akrab Teuku Raja Keumangan, di Indonesia sebenarnya sudah ada forum atau paguyuban sebagai wadah bagi putra/putri yang masih memiliki garis keturunan raja. Keberadaan forum ini resmi dan diakui oleh pemerintah.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) ini, mencontohkan keberadaan Majelis Agung Raja Sultan Indonesia (MARSI), yang keberadaannya diakui oleh pemerintah. TRK sendiri tercatat sebagai Anggota Dewan Agung – Majelis Agung Raja Sultan Indonesia (MARSI) yang di kukuhkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 24 Agustus 2017.
TRK juga sebagai ketua Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Aceh bersama dengan tokoh ahli waris Raja/Ulee Balang lainnya yaitu, Teuku Firzal Ansari (Kerajaan Seunagan), T.Raja Mohd Hatta (Kerajaan Seuneuam), T.Ronald Rosman (Kerajaan Meulaboh), dan Cut Nyak Netty (Kerajaan Teunom). Mandat itu diberikan langsung oleh KPH. Gunarso G. Kusumodininggrat selaku Sekjen FSKN saat itu.
Menurut kader Partai Golkar ini, di Provinsi Aceh, keberadaan orang-orang yang memiliki garis keturunan raja, sultan atau kerabat dari suatu kerajaan, masih cukup jelas. Jadi sangat kecil kemungkinan bila kemudian ada orang yang mengaku-ngaku dari suatu kerajaan.
“Kalau di Aceh semuanya jelas, ditambah lagi adanya lembaga adat di daerah ini. Tokoh masyarakat dan para ahli sejarah memiliki catatan tentang keberaan kerjaan-kerajaan di Aceh masa lalu. Jadi semuanya jelas di sini,” kata TRK, pemangku adat kerajaan Beutong, yang lahir di Desa Peuleukung Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya, pada 18 Agustus 1967 tersebut.
Menurut TRK, keberadaan organisasi dan forum sebagai wadah bagi keturunan raja atau sultan, memang dibutuhkan dan penting. Tidak saja untuk menghormati keberadaan kerajaan masa lalu, yang memiliki andil terbentuknya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), tapi juga sebagai edukasi sejarah di Nusantara ini.
“NKRI itu sudah harga mati. Namun generasi muda juga perlu mengetahui sejarah, bahwa negara ini terbentuk dari kerajaan-kerajaan yang membulatkan ikrarnya untuk membentuk sebuah negara kesatuan. Jadi sejarah ini harus diketahui oleh generasi muda kita,” lanjut Cucu Habib Muda Seunagan ini. (Ria)
