Banda Aceh (Waspada Aceh) – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), menolak izin PT Emas Mineral Murni (PT EMM), meski perusahaan tambang yang akan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Aceh ini telah memperoleh perizinan yang lengkap dari pemerintah.
Bahkan, perusahaan ini sudah memperoleh dokumen AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan). PT EMM rencananya akan beroperasi di areal sekitar Kabupaten Nagan Raya.
DPRA dalam Rapat Paripurna Khusus membahas persoalan izin tambang emas PT EMM, Selasa (6/11/2018), menyatakan bahwa izin usaha pertambangan operasi produksi yang kekuarkan oleh BKPM RI Nomor 66/I/IUP/PMA/2017 tanggal 19 Desember 2017, bertentangan dengan kewenangan Aceh sebagaimana diatur dalam UUPA Nomor 11 tahun 2006. DPRA menyatakan menolak pemberian izin tambang kepada PT EMM.
Anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh, mengatakan, eksplorasi dan eksploitasi di Beutong oleh PT EMM, akan merugikan masyarakat Aceh. Pemerintah Aceh dan PP harus bertanggung jawab atas izin yang telah didapatkan PT EMM.” tegasnya dalam Paripurna tersebut.
Hal senada disampaikan Jamaluddin T Muku dari Fraksi Demokrat. Dia sepakat menolak izin tambang PT EMM. “Saya menolak, kita harus bersama-sama meminta Pemerintah Pusat mencabut izin PT EMM,” kata Jamaluddin dalam paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda.
Serap Tenaga Kerja
PT Emas Mineral Murni (PT EMM), sebenarnya telah mengantongi izin lengkap dari pemerintah, mulai di tingkat lokal hingga izin dari pusat. Perusahaan ini juga nantinya akan beroperasi dengan teknologi yang ramah lingkungan.
Irsan Sosiawan Gading, dari PT Emas Mineral Murni, pernah mengatakan kepada wartawan, perusahaan ini sebenarnya belum melakukan aktifitas pembangunan fisik, namun baru sebatas mendapatkan izin operasional.
“Bila nantinya beroperasi, setidaknya perusahaan akan menyediakan lapangan kerja sedikitnya 50 persen dari jumlah keseluruhan karyawan. Perusahaan juga akan menggunakan teknologi yang sangat ramah lingkungan,” ujar Irsan.
Kegiatan yang dilakukan perusahaan ini, katanya, baru sebatas pembinaan kepada masyarakat di sekitar lokasi areal. Pihak perusahaan memberikan kecakapan hidup (life skill), misalnya untuk bidang peternakan ayam, budidaya ikan dan bertanam sayuran.
Sehingga ketika PT EMM beroperasi, masyarakat di sekitarnya akan memperoleh manfaat menjadi pemasok kebutuhan pokok konsumsi bagi karyawan perusahaan tersebut. (Cb01)
