Banda Aceh (Waspada Aceh) – Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Kariamansyah menyatakan, pembinaan sekolah Adiwiyata di Provinsi Aceh telah dimulai sejak tahun 2009 dan jumlah sekolah yang telah menjalani pembinaan kurang lebih 200 sekolah.
“Diantara sekolah-sekolah tersebut beberapa diantaranya telah menjadi Sekolah Adiwiyata tingkat provinsi, yaitu 80 sekolah,” kata Kariamansyah pada kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Sekolah Ramah Lingkungan (Adiwiyata), Rabu hari ini (27/3/2019) di Grand Nanggroe Hotel, Banda Aceh.
Pada kegiatan yang diikuti tenaga teknis program Adiwiyata dari 23 kabupaten/kota dan Sekolah Adiwiyata Provinsi Aceh tahun 2018, Sekretaris Dinas LHK ini menyebutkan, ada sekitar 10 sekolah yang Menjadi Sekolah Adiwiyata Nasional, dan yang telah mendapat penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri satu sekolah.
“Satu sekolah menjadi kandidat sekolah ramah lingkungan (Adiwiyata) ASEAN atau Asean Eco School,” ujarnya.
Tahun ini, lanjut Kariamansyah, Sekolah Adiwiyata provinsi yang akan dibina menuju Sekolah Adiwiyata Nasional ada sekitar 20 sekolah dari berbagai tingkat pendidikan.
Prinsip Dasar Adiwiyata, kata Kariamansyah, adalah Edukatif, dimana pendidikan berwawasan lingkungan menjadi salah satu prioritas kebijakan sekolah melalui kurikulum yang berbasis lingkungan.
Prinsip selanjutnya adalah Partisipatif; dimana komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan sejak proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sesuai tanggung jawab dan perannya.
Selanjutnya Berkelanjutan; di sini seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus menerus secara komprehensif.
Sedangkan tujuan pelaksanaan bimbingan teknis, menurut Kariamansyah, antara lain untuk eningkatkan kapasitas sekolah dalam mewujudkan Sekolah Adiwiyata Nasional atau Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan.
“Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan program Adiwiyata. Meningkatkan pencapaian kinerja pengelolaan Adiwiyata, baik di propinsi maupun di kabupaten/kota termasuk sekolah dan masyarakat sekitarnya,” sambung Kariamansyah. (Ria/ev)
