Lhokseumawe (Waspada Aceh) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Saiful Bahri mendorong seluruh pihak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bergerak cepat agar memberikan dampak dalam meningkatkan ekonomi daerah maupun masyarakat.
Menurut Ketua DPRA yang akrab disapa Pon Yahya, sejak empat tahun pasca peresmian, KEK Arun berjalan lambat. Hingga saat ini belum bisa menyerap tenaga kerja secara maksimal.
“Operasionalnya pun belum, masih sebatas cerita. Harus bekerja nyata Jadi, apa yang sudah bisa ditindaklanjuti maka segera dikerjakan progresnya,” tuturnya.
Hal itu disampaikannya saat pertemuan bersama Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, dengan Badan Pengelola KEK Arun dan turut diikuti Perta Arun Gas, Pelindo, PIM, PEMA dan Pj Bupati Aceh Utara, Azwardi Abdullah serta unsur Forkopimda setempat di komplek KEK Arun, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe. Senin (24/10/2022).
Ketua DPRA mendukung penuh sejumlah program percepatan yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan semua pihak yang terlibat di KEK Arun. Hal ini sebagai salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan dengan membuka lapangan kerja.
“Penambahan lowongan kerja baru di Aceh sungguh diharapkan. Kemudian perekrutan tenaga kerja juga seharusnya mengutamakan putra daerah, karena selama ini banyak pemuda Aceh yang mencari kerja ke luar bahkan hingga mancanegara,” jelas ketua yang akrab disapa Pon Yahya.
Sementara itu Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki juga menyampaikan percepatan KEK Arun perlu digalakkan dengan maksimal, dalam upaya pertumbuhan ekonomi setempat.
Kata Achmad Marzuki, menurut informasi yang diterima, terkait operasional KEK Arun, masih ada sejumlah persoalan yang belum selesai.
“Saya mendengar bahwa penyertaan dari saham PT Pelindo dengan Pertamina belum. Namun saat ini sudah dibahas,” sebut Pj Gubernur Aceh.
Pj Gubernur juga telah meminta bantuan PT PIM dan PT PEMA untuk memetakan lahan-lahan mana yang dapat dimanfaatkan guna mempercepat ekonomi di kawawsan KEK Arun itu.
“Saya meminta bantuan PT PIM dan PT PEMA lahan mana yang bisa dimanfaatkan, karena di KEK ini kan adalah lahan milik PEMA, ada lahan milik Pertamina, ada juga milik PT Arun,” sebutnya.
Dia juga minta pengelola KEK Arun, PIM dan juga PEMA dapat membangun komunikasi dengan pemerintah Kota Lhokseumawe, Aceh Utara dan juga Bener Meriah serta sekitarnya untuk pemanfaatan pelabuhan. (*)
