Banda Aceh (Waspada Aceh) – Delegasi parlemen Bangsamoro Filipina melakukan kunjungan ke Aceh bertemu dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dan aktivis dari organisasi masyarakat sipil (CSO) Aceh di Banda Aceh, Rabu (5/7/2023).
Dalam kunjungan ini, hadir perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat di Aceh, seperti Balai Syura, Koalisi NGO HAM, Flower Aceh, Solidaritas Perempuan Aceh sejumlah LSM lainnya. Kehadiran tamu dari Filipina itu dalam rangka studi banding terkait isu perdamaian.
Sebanyak 13 anggota parlemen dari Bangsamoro Filipina hadir. Pertukaran informasi ini diharapkan dapat saling memperkuat perdamaian karena Aceh dan bangsa Moro pernah mengalami konflik bersenjata.
Bangsa Moro memiliki status sebagai daerah otonom dan saat ini parlemen sedang menyusun undang-undang. Mereka Ingin memperoleh informasi mengenai veteran, politik, dan proses perdamaian.
Pertemuan ini dipandu oleh Kepala Nonviolent Peaceforce Philippines, Delsy Ronnie. Dalam pertemuan tersebut, Fahmi Rizal dari Lembaga Kajian Sosial Politik Aceh (Lakaspia) menjelaskan tentang pemberontakan di Aceh dan proses perdamaian yang telah dilakukan.
https://youtu.be/BywrWnGk3N0
Ketua Delegasi Parlemen, Aida Macalimpas Silongan, yang menjabat sebagai Ketua Komite Pelayanan Sosial dan Pembangunan, mengatakan selama proses transisi ini, terdapat berbagai tantangan. Terutama terkait implementasi perjanjian perdamaian, seperti amnesti yang belum sepenuhnya terlaksana.
“Kami dapat belajar dari pengalaman warga Aceh dalam upaya mengisi dan merawat perdamaian. Selain itu, kami juga ingin mengetahui tentang pembentukan partai politik lokal, komisi kebenaran rekonsiliasi, dana otonomi khusus, dan pemenuhan hak korban,” jelas Aida.
Aida juga menjabat sebagai Menteri Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bangsamoro Transition Authority (BTA) Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) mengatakan pihaknya berharap dapat bertemu dengan anggota DPR Aceh, terutama mereka yang pernah tergabung dalam GAM, untuk mempelajari pengalaman mereka dalam merawat perdamaian .
“Hal ini terkait veteran bagi mujahidin dan mujahidat Bangsa Moro, serta mengetahui pasca MOU Helsinki apa yang diperoleh GAM dari pemerintah, beserta tantangannya,” kata Aida.
Selama tiga hari di Aceh, selain bertemu dengan CSO dan KKR Aceh, delegasi ini juga akan mengunjungi kantor DPR Aceh, Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Wali Nanggroe Aceh, dan kantor Komite Peralihan Aceh (KPA). (*)
Waspada Aceh on TV
