Banda Aceh (Waspada Aceh) – Sejumlah elemen masyarakat sipil di Aceh menggelar deklarasi pemilu bersih tanpa intimidasi berlangsung di Museum Rumoh Aceh, Sabtu (10/2/2024).
Deklarasi tersebut diikuti oleh akademisi, berbagai lembaga swadaya masyarakat, gerakan perempuan, kelompok muda, disabilitas, dan lintas iman. Mereka menyampaikan keprihatinan dan kekhawatiran atas situasi yang sedang terjadi dalam proses pemilu 2024, yang dinilai sarat dengan praktik kecurangan dan intimidasi.
“Kami ingin pemilu yang bersih, adil, dan demokratis, tanpa intimidasi dari siapa pun. Kami ingin pemilu yang menghormati hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan keberagaman. Kami ingin pemilu yang menghasilkan pemimpin yang berkualitas, berintegritas, dan bertanggung jawab,” ujar Direktur Flower Aceh, Riswati.
Sementara itu, akademisi Universitas Syiah Kuala, Dr. Ria Fitri, mengatakan bahwa saat ini carut marut demokrasi menjadi tantangan dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Ia menilai bahwa kondisi saat ini menunjukkan potensi rusaknya hukum, demokrasi, dan etika negara.
“Konstitusi menjadi pemegang hukum yang paling tinggi. Kami tidak ingin pemilu yang hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi pemilu yang mengedepankan kepentingan umum,” kata Ria yang juga Mantan DKPP TPD Aceh.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat demokrasi Indonesia dengan mematuhi segala peraturan, hukum, dan perundang-undangan.
Perwakilan kelompok muda Gabrina Rezeky dari sekolah HAM perempuan mengajak para mahasiswa dan kelompok muda lainnya, untuk menjadi pemilih cerdas dan tidak mudah terpengaruh oleh money politik, hoaks, intimidasi dan kekerasan.
Bayu Satria mewakili Komunitas Youth.id  juga menilai saat ini pemilu tidak netral, anak muda mudah diintervensi dalam pemilihan paslon tertentu yang dilakukan secara paksa.
“Kami tahu jumlah kami besar, potensi mudah dimanfaatkan. Mohon Dengarkan suara kami, aspirasi kami. Berikan kebebasan untuk berekspresi. Kami ingin pemilu yang aman dan damai,” kata Bayu.
Sementara itu, dari perwakilan kelompok disabilitas Erlina Marlinda yang juga pengurus Lembaga Children and Youth Disabilities for Changes (CYDC) Aceh mengatakan bahwa deklarasi ini merupakan ungkapan kegelisahan mereka. Ia mengkritik kurangnya respons terhadap isu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilu.
“Kenapa pemilu dari periode ke periode semakin buruk. Apalagi kebetulan saya diminta pemantau pemilu penyandang disabilitas terkait aksesibilitasnya. Saya menilai kok gak respons disabilitas,” kata Erlina.
Ia berharap agar pemilu 2024 dapat memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan dan diskriminasi.
Selain itu, deklarasi yang disampaikan oleh sejumlah elemen masyarakat sipil ini juga meminta agar menteri yang terlibat dalam kompetisi pemilu untuk mundur dari jabatannya dan tidak menggunakan fasilitas negara dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan partai politik tertentu.
Beberapa deklarasi yang disampaikan juga menuntut penyelenggara Pemilu agar melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik secara adil dan netral sesuai etika dan peraturan perundang-undangan. Mereka juga meminta penyelenggara Pemilu untuk transparan dan menerapkan mekanisme akuntabilitas.
Mereka juga mengajak semua orang untuk tidak takut melaporkan kepada instansi terkait atas segala bentuk pelanggaran pemilu. (*)
