Kamis, Mei 2, 2024
Google search engine
BerandaOpiniCatatan HPN: Pers, Idealisme dan Bisnis

Catatan HPN: Pers, Idealisme dan Bisnis

“Dalam kontestasi Pilpres, publik melihat dengan spontan bagaimana hegemoni kepentingan politik itu bagaikan ular phyton yang membelit pers. Sampai pada titik ini pers tak ubahnya alat politik. Tangan-tangan kekuasaan dapat menerobos masuk ke ruang redaksi”

—————————-

Oleh Zacky Antony

Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) sudah berlalu. Ribuan wartawan sudah kembali ke daerah masing-masing. Presiden Jokowi hadir meski bukan pada hari puncak 9 Februari. Jokowi hadir sehari sebelumnya karena ada agenda kunjungan kenegaraan ke Australia.

Seperti biasa berbagai agenda kegiatan mewarnai HPN. Seminar-seminar dan dialog pers, anugerah kebudayaan, pameran pers, pertemuan forum Pemred, penghargaan SPS, anugerah jurnalistik Adinegoro, Rakernas SIWO, Konsolidasi IKWI dan Konvensi Nasional Media Massa yang kali ini mengusung tema, “Daya Hidup Media Massa di Era Disrupsi Digital, Tata Kelola Seperti Apa Dibutuhkan.”

Di awal sesi, salah seorang pembicara, mantan wartawati yang sekarang menjabat Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, menangkap ada kesan pesimis dari tema tersebut. Pembicara lainnya, CEO Trans Corp, Chairul Tanjung, tidak pesimis, tapi tidak pula nampak optimis. Pria yang sebetulnya dokter gigi itu berpijak pada teori evolusi Charles Darwin.

Siapa yang mampu beradaptasi dengan perubahan, dialah yang akan survive. Jadi berpulang pada orangnya. Manajemen medianya. Mampu beradaptasi atau tidak. Itu yang saya tangkap.

Pembicara lainnya Bambang Harimurti dari Tempo dan Ninok Leksono dari Kompas. Bila mencermati jalannya diskusi, sebetulnya tidak ada hal yang benar-benar baru. Semua masih berkutat soal model bisnis, kualitas produk jurnalistik, adaptasi terhadap perubahan zaman, perlunya regulasi yang berpihak kepada perusahaan pers dan sejenisnya. Hal yang sama sebetulnya juga dibahas pada saat HPN-HPN sebelumnya.

Pers, di mana pun dan kapan pun, adalah soal pergumulan idealisme dan bisnis. Idealisme menjadi rohnya wartawan. Sedangkan bisnis menjadi pakem pemilik media. Dia bicara soal keuntungan. Mana ada pemegang saham mau rugi. Semua mau untung. Dalam bisnis apapun. Termasuk bisnis media. Bisnis yang selalu merugi, solusi terakhir adalah tutup. Itulah yang terjadi pada sejumlah perusahaan pers di Indonesia. Bahkan sudah menjadi fenomena di banyak negara.

Ada kalanya idealisme berjalan selaras dengan kepentingan bisnis. Tapi tidak jarang pula berbenturan. Di tengah era digital sekarang ini, pergumulan idealisme dan bisnis semakin menjadi-jadi. Seiring dengan perubahan zaman, pergumulan itu kini bertambah menjadi tiga; idealisme, bisnis dan politik. Power politik menjadi sedemikian besar karena sejumlah owner media bahkan menjadi pimpinan partai politik. Jadilah wartawan bekerja dalam jepitan kepentingan bisnis di satu sisi dan tekanan politik di sisi lain.

Lalu idealisme? Dalam sebuah obrolan ringan di Banjarmasin, seorang teman mengatakan bahwa mana ada lagi idealisme pers di zaman sekarang. Idealisme sudah hancur berkeping-keping dijepit kepentingan bisnis dan politik.

Memang tidak banyak media yang mampu menjaga keseimbangan antara idealisme, bisnis dan politik. Tapi saya menaruh keyakinan, realitasnya masih banyak wartawan-wartawan yang mengedepankan hati nurani. Batinnya meronta saat melakukan hal yang bertentangan dengan prinsip jurnalistik. Tentu ada risiko bagi wartawan yang bertahan dengan idealismenya; keluar dari perusahaan pers bersangkutan.

Gempuran digital memberi pengaruh sangat besar terhadap bisnis media. Pesaing perusahaan pers saat ini bukan hanya sesama perusahaan pers. Non perusahaan pers kini juga masuk daftar sebagai pesaing perusahaan pers. Meski bukan perusahaan pers, mereka berjualan informasi. Dan laku keras.

Google misalnya, bukan perusahaan pers. Tapi dia berbisnis informasi. Apa saja informasi mereka sediakan. Hingga muncul joke kalau mau bertanya sesuatu “coba tanya mbah google.” Google tidak bikin berita. Tapi mereka jualan berita. Mau berita apa saja, di belahan dunia mana saja, ada pada google. Ironisnya, berita yang dijual google adalah berita hasil karya wartawan yang bekerja di perusahaan pers.

Kebanyakan orang searching di google dulu, baru kemudian masuk ke akses web berita online. Jelas dan nyata, ini pesaing perusahaan pers. Kalau saja seluruh perusahaan pers di Indonesia boikot, google tidak bisa lagi jualan berita karena tak punya conten. Yang punya wartawan kan perusahaan pers, bukan perusahaan google.

Traveloka tak punya hotel, tapi mereka berjualan informasi harga kamar hotel. Mereka tak punya pesawat, tapi bisnis tiket pesawat. Tak punya kereta api, tapi berjualan tiket kereta api. Traveloka terang bukan perusahaan pers, tapi mereka berjualan informasi. Sesuatu yang 20 tahun lalu merupakan domainnya perusahaan pers.

Kedepan, non perusahaan pers seperti google dan traveloka akan bermunculan dengan beragam modifikasi dan kreasinya. Non perusahaan pers seperti Grab, blibli.com, shopie, bukalapak, pegipegi, tokopedia dan seterusnya, semua berjualan informasi berikut produknya.

Facebook bukan perusahaan pers. Tapi juga berjualan informasi. Dalam banyak hal, facebook telah melampaui fungsi-fungsi pers seperti menyebarluaskan informasi, edukasi, hiburan dan kontrol sosial. Facebook lebih jauh dari itu. Tak hanya informasi, tapi juga bisa berkomunikasi. Tak hanya tulisan, tapi juga gambar dan suara. Termasuk video.

Beberapa contoh kasus memperlihatkan betapa dahsyatnya informasi di media sosial seperti facebook. Begitu viral di media sosial, biasanya diikuti pemberitaan oleh media konvensional. Yang terjadi, pers menjadi pengekor media sosial. Media sosial memviralkan, pers memberitakan. Kalau begitu siapa yang lebih berpengaruh; pers atau media sosial?

Apakah hanya itu pesaing perusahaan pers? Masih ada. Dan akan terus bertambah. Pribadi-pribadi kini juga menjadi pesaing perusahaan pers. Dulu mereka konsumen perusahaan pers, tapi kini sangat banyak pribadi yang “berjualan” informasi lewat akun media sosial masing-masing. Mereka buat channel sendiri, buat acara sendiri, direcord sendiri, buat materi informasi sendiri dan mereka sebarkan sendiri. Dan laku. Sebagian bahkan diburu.

Anak SD pun sekarang sudah menjalankan fungsi pers yang pertama to inform. Pas ketemu orang kecelakaan di jalan tol, difoto dan divideo, share di facebook, share di IG dsb. Lagi jalan-jalan ke luar kota, ketemu banjir, langsung divideo, share di media sosial. Langsung viral. Semua orang sekarang bisa menjadi penyebar informasi. Sesuatu yang dulu —sebelum kehadiran internet— menjadi domainnya wartawan.

Patut diperhitungkan, informasi yang disebar oleh pribadi-pribadi melalui akun media sosial, terkadang diakses ribuan bahkan jutaan orang. Yang membaca atau yang mengakses kadang melebihi jumlah oplah sebuah surat kabar. Karena itu, pribadi-pribadi yang punya follower ratusan ribu bahkan jutaan, tak ubahnya sebuah perusahaan pers.

Pribadi-pribadi itu juga menjadi pesaing acara televisi. Bagi mereka yang kreatif, acara yang dibuat pribadi-pribadi di youtube, punya penonton lebih banyak ketimbang acara di televisi. Coba perhatikan para youtuber dengan subscriber jutaan. Penghasilan mereka, sama seperti penghasilan sebuah perusahaan. Mereka bisa menggaji orang.

Di Indonesia, youtuber berpenghasilan terbesar adalah Raffi Ahmad dan istrinya Nagita Slavina lewat channel Rans Entertainmen. Mau tahu berapa penghasilannya sebagai youtuber? Mengutip kompas.com, penghasilannya berkisar Rp2,14 miliar per bulan. Menjadikan Raffi Ahmad sebagai youtuber berpenghasilan nomor 1 di Indonesia. Disusul Atta Halilintar dengan penghasilan Rp1,81 miliar per bulan, Arif Muhammad lewat peran Mak Beti di youtube berpenghasilan Rp1,56 miliar per bulan, Ria Ricis Rp1,51 miliar per bulan dan Raditya Dika dengan penghasilan Rp1,29 miliar per bulan.

Di daerah, sekarang cukup banyak youtuber-youtuber dengan penghasilan belasan juta, puluhan juta bahkan ratusan juta. Ada pula cerita, wartawan merangkap menjadi youtuber. Bahkan Mak Beti adalah youtuber yang berasal dari Binjai, Sumatera Utara.

Kalau bicara penghasilan youtuber dunia bikin kita lebih geleng kepala lagi. Youtuber berpenghasilan tertinggi di dunia bernama Ryan Kaji dengan pendapatan selama tahun 2019 sebesar US$ 26 juta atau sekitar Rp363,9 miliar. Peringkat kedua youtuber Dude Perfect dengan penghasilan US$ 20 juta. Disusul Anastasia Radzinskaya dengan pendapatan US4 18 juta.

Ironi bila kita bandingkan dengan beberapa BUMN di Indonesia —dengan ribuan karyawan yang dimiliki— terus merugi setiap tahun. Mana sudah dibekali hutang luar negeri lagi. Kasus Jiwasraya, Merpati dan beberapa BUMN lain, hanyalah puncak gunung es.

Politik & Bisnis Lebih Superior

Kemunculan para pesaing perusahaan pers, suka atau tidak suka, diakui atau tidak, berdampak terhadap bisnis perusahaan pers. Seperti kata Chairul Tanjung dalam acara Konvensi Nasional Media Massa, pendapatan iklan media konvensional turun. Oplah turun. Itu fenomena umum di banyak Negara.

Dalam kondisi seperti inilah, idealisme wartawan benar-benar diuji. Sebab, prioritas nomor satu adalah bertahan. Dengan berbagai cara. Efisiensi, PHK, pensiun dini, banting harga iklan, jual aset dsb. Sampai pada cara terakhir; TUTUP.

Dalam pergumulan tersebut, umumnya, politik dan bisnis lebih superior. Idealisme menjadi inferior (bermutu rendah). Pergumulan idealisme dengan bisnis mungkin bisa disiasati dengan kelenturan dalam pemberitaan. Bagaimana pun, idealisme dan bisnis harus berjalan seiring. Itulah langkah terbaik. Karena cita-cita dalam idealisme pers itu hanya bisa berjalan kalau perusahaan pers untung.

Namun pergumulan pers dengan politik jauh lebih keras. Dalam kontestasi Pilpres misalnya, publik melihat dengan spontan bagaimana hegemoni kepentingan politik itu bagaikan ular phyton yang membelit pers. Sampai pada titik ini pers tak ubahnya alat politik. Tangan-tangan kekuasaan dapat menerobos masuk ke ruang redaksi.

Sampai kapan pergumulan segitiga itu selesai? Tidak akan pernah selesai. Karena itu sudah menjadi kodrat pers. Selama masih ada negara-bangsa, pers akan tetap ada. Bisnis dan politik akan terus mengikuti dan menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan pers itu sendiri.

Di AS saja, yang demokrasinya ratusan tahun lebih tua dari kita, pers nya juga terus bergumul dengan bisnis dan politik. Sudah jamak diketahui dalam kontestasi Pilpres misalnya, pers di AS menunjukkan keberpihakan. Namun perlu dicatat, dalam sistem pers liberal yang dianut AS, keberpihakan dianggap sebagai manifestasi kebebasan berekspresi.

Tantangan pers semakin berat. Selain pergumulan segitiga di atas, pers nasional juga punya pergulatan lain yaitu menghadapi gempuran teknologi informasi berwujud media sosial yang terus berkembang setiap saat. Faktanya, media sosial sangat berpengaruh dalam pergaulan sosial masyarakat. Bukan sekedar menjadi sarana berbagi informasi, edukasi dan hiburan, tapi media sosial juga mengubah prilaku.

Dari sedemikian banyak dinamika di atas, catatan saya, sejumlah media boleh “mati”, tapi pers tetap hidup. Berita-berita investigatif seperti diperlihatkan Tempo dalam kasus Harun Masiku, misalnya, akan membuat jurnalisme tetap relevan dan ditunggu publik. Selamat Hari Pers Nasional. (**)

  • Penulis adalah Ketua PWI Provinsi Bengkulu
BERITA TERKINI
- Advertisment -
Google search engine

BERITA POPULER