Banda Aceh (Waspada Aceh) – Sebanyak 12 pemerintahan kabupaten dan kota di Provinsi Aceh berkumpul di Simpang Tiga Redelong, ibu kota Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh pada Kamis (12/01/2023).
Ke-12 pemerintah kabupaten dan kota itu mendengarkan paparan dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo terkait kolaborasi percepatan penurunan stunting.
Pertemuan yang dimotori Penjabat (Pj) Bupati Bener Meriah Haili Yoga, dihadiri Pj Bupati Aceh Tamiang Meurah Budiman, Pj Bupati Aceh Timur Mahyuddin.
Sementara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Nagan Raya, dan Kota Lhokseumawe masing-masing diwakili oleh Sekretaris Daerah dan atau Asisten.
“Seandainya semua kepala daerah seperti di sini, persoalan stunting di Indonesia pasti sudah selesai. Tidak ada lagi stunting,” kata Hasto Wardoyo di hadapan sekitar 1.200-an orang yang hadir dalam Gedung Seni dan Olahraga Kabupaten Bener Meriah.
Menurut Hasto Wardoyo, persoalan prevalensi stunting berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
“Bapak Presiden Joko Widodo sangat konsen dengan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Percepatan penurunan stunting ini merupakan program prioritas nasional. Jadi kita harus tuntaskan untuk mengejar target 14 persen pada 2024,” kata Hasto.
Lebih jauh Hasto mengatakan percepatan penurunan stunting merupakan upaya menyiapkan generasi Indonesia di masa depan, yakni saat menghadapi Bonus Demografi 2030 dan Indonesia Emas pada 2045.
“Stunting bisa menggagalkan pencapaian pembangunan sumber daya manusia. Kalau generasi masa depan kita stunting maka bukan Bonus Demografi yang akan kita dapatkan tetapi bencana demografi,” ujar Hasto.
Hasto juga menyampaikan apresiasi dan pujian kepada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang telah melakukan upaya percepatan penurunan stunting secara komprehensif, kolaboratif, dan gotong royong.
“Kabupaten Bener Meriah Insyaallah jadi contoh nasional. Kalau langkah-langkah ini dilakukan konsisten, saya yakin pada akhir 2023 prevalensi stunting di Bener Meriah akan turun drastis. Hal ini bisa juga dilihat dari turunnya angka kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah, yang berdasarkan data dari BPS turun mencapai tiga persen,” jelas Hasto.
Sementara itu Pj Bupati Bener Meriah Haili Yoga mengatakan gotong royong dan kolaborasi antar pemangku kepentingan diterapkan dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Haili yang menjabat Pj Bupati Bener Meriah sejak Agustus 2022 menyebutkan pada 2022 terdapat 1.827 anak stunting.
“Setelah kami lakukan intervensi secara terarah dan terukur, pada Januari ini jumlah anak stunting di Bener Meriah jumlahnya turun menjadi 1.639 anak. Ada kampung yang tadinya anak stunting 27 anak, hari ini turun menjadi 7 anak,” kata Haili.
Program yang dijalankan menurut Haili adalah bapak asuh anak stunting. Dalam kegiatan itu, Haili menunjukkan satu per satu contoh yang telah bersedia menjadi bapak asuh anak stunting, seperti Komandan Kodim, Kapolres, Kajari, Kepala BPS Bener Meriah, Kepala BPJS Kesehatan Bener Meriah, Kapolsek, Danramil, Camat, Kepala Desa, Kepala Cabang Bank Aceh.
Bahkan, Majelis Permusyarawatan Ulama (MPU) Aceh juga terlibat dalam percepatan penurunan stunting, selain sebagai bapak asuh, juga mendakwahkan akidah dalam mengatasi stunting.
Bahkan Kepala BPS Bener Meriah Devi Indriastuti yang diberi kesempatan berbicara dalam forum itu mengatakan jika saat ini dirinya telah mengembangkan system pemantauan perkembangan anak asuh stunting.
“Melalui dashboard yang terintegrasi maka bisa dipantau perkembangan anak asuh stunting,” kata Devi.
Demikian juga Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bener Meriah. Ia mengatakan di Kabupaten Bener Meriah saat ini setiap bayi lahir langsung diberi kartu BPJS, sehingga jika ada anak stunting yang mengalami sakit, bisa langsung diobati dan dirawat gratis.
Dalam kegiatan yang dihadiri Tim Penggerak PKK, bidan, kepala desa, tim pendamping keluarga, dan penyuluh KB itu juga terungkap bahwa capaian imunisasi dan vaksinasi terutama BCG (TBC) dan Polio di Kabupaten Bener Meriah lebih dari 100 persen. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap pencegahan stunting.
Sebelumnya dilakukan penyerahan secara simbolis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) kepada 12 kabupaten dan kota oleh Kepala BKKBN Hasto Wardoyo. DAK BOKB ini digunakan untuk fisik dan non fisik dalam upaya percepatan penurunan stunting di kabupaten dan kota.
Kabupaten Bireuen Rp12,1 miliar, Kabupaten Aceh Tengah Rp8,1 miliar, Kabupaten Gayo Lues Rp6,4 miliar, Kabupaten Aceh Tenggara Rp10 miliar, Pidie Rp13,2 miliar, Pidie Jaya Rp6,4 miliar, Aceh Utara Rp15,1 miliar, Aceh Tamiang Rp7,2 miliar, Nagan Raya Rp6,7 miliar, dan Kota Lhokseumawe Rp2,5 miliar, dan Bener Meriah Rp6,5 miliar.
Kabupaten Bener Meriah merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah. Presiden Joko Widodo pada 1986, pernah tinggal dan bekerja di Simpang Tiga Redelong, yang saat ini menjadi ibu kota Kabupaten Bener Meriah.
