Singkil (Waspada Aceh) – Sedikitnya 19 sopir truk colt diesel pengangkut sembako yang hendak menyeberang ke Sinabang Kabupaten Simeulue, mengancam akan mogok dan memboikot tidak berangkat melalui jalur penyeberangan Pelabuhan Singkil.
Para sopir mengaku kecewa, sejak keberangkatan Fery KMP Teluk Sinabang tujuan Singkil – Sinabang Kamis (3/1/2019), sampai hari ini belum juga bisa menyeberang. Alasannya masih rute pelayanan transportasi mudik.
“Kalau masih jadwal pelayanan mudik kenapa kami gak dikasi tau, sampai kapan batas jadwalnya . Pemberitahuan juga tidak ada. Sementara kami sudah seminggu bermalam di pelabuhan menanti keberangkatan,” keluh Hardius didampingi belasan rekan lainnya kepada Waspadaaceh.com, saat mereka mengadu ke kantor Bupati Aceh Singkil, Senin (7/1/2019).
Akibat sudah sepekan tertahan untuk menyeberang, para sopir pun mengancam akan memboikot keberangakatan melalui rute penyeberangan Pelabuhan Singkil – Sinabang, jika mereka tidak segera diberangkatkan.
“Bukan kali ini saja terjadi. Meski tidak dalam masa mudik, kami juga sering terhambat berangkat, dan mereka lebih memprioritaskan mobil pribadi, dan bukan berdasarkan antrian masuk,” sebut sopir lainnya.
Begitupun, sebelumnya sempat ada kesepakatan antara sopir dan pihak Dinas Perhubungan, untuk keberangkatan jatah truk 14 unit dan mobil pribadi 12 unit. Karena tidak perjanjian tertulis, sekarang diabaikan, sebutnya.
Padahal para sopir membawa bahan sembako untuk mengisi pasokan kebutuhan masyarakat di sana. Belum lagi telur yang sudah tertahan dalam truk dan bakal busuk.
“Kami bisa rugi besar bila terus bertahan di sini, biaya makan kami perhari saja Rp160 ribu perhari,” ucap seorang sopir.
Manager Operasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Pelabuhan Penyeberangan Singkil, Syahrul, yang dikonfirmasi mengatakan, merujuk kepada regulasi yang diintruksikan pihak Dinas Perhubungan, dalam suasana masih angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) atau masa mudik, seluruh moda tranportasi angkutan truk dibatasi maksimal 10 unit dan memprioritaskan kendaraan kecil (pribadi).
“Masih suasana Nataru sampai 7 Januari. Sudah kami berikan alternatif agar bisa terakomodir, yakni truk berangkat 10 unit dan selebihnya mobil pribadi untuk memenuhi kapasitas kapal. Namun mereka tidak mau,” terang Syahrul.
Menanggapi ancaman boikot, menurut Syahrul, itu sama saja memboikot diri sendiri. Sebab tidak hanya pihak pelabuhan saja yang rugi. Para pengguna jasa juga mengalami kerugian.
“Itu bukan cerminan yang baik, marilah kita bekerjasama dengan baik. Sebenarnya ini kewenangan pihak Dinas Perhubungan, saya hanya selaku operator kapal,” jelas Syahrul. (Cah)
