Banda Aceh (Waspada Aceh) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta pemerintah mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi di Aceh.
“Petugas pengawasan di provinsi dan kabupaten/kota harus aktif dalam pengawasan, termasuk APH,” kata Yahdi Hasan kepada Waspadaaceh.com, Sabtu (19/2/2022).
Menurut Yahdi, dari tahun ke tahun masalah kelangkaan pupuk bersubsidi tetap terjadi di Aceh. Penyebab hal ini terjadi, kata dia, karena pemerintah daerah sendiri tidak menjadikan kelangkaan pupuk bersubsidi menjadi program untuk tahun berikutnya.
Yahdi menuturkan, Komisi II DPRA sering menerima laporan dari masyarakat tentang kelangkaan pupuk, baik yang datang langsung ke DPRA maupun saat melakukan kunjungan kerja. Karena itu, pemerintah harus menyahuti suara rakyat atas kelangkaan pupuk tahun sebelumnya agar persoalan ini bisa diatasi.
Menurutnya, jatah pupuk bersubsidi dari pusat untuk daerah berjumlah 36 persen dari 100 persen yang dibutuhkan masyarakat petani.
“Nah masih ada 64 persen lagi kekurangan pupuk bersubsidi. Untuk mengawasi pupuk yang tersedia dan memenuhi kebutuhan menjadi 100 persen, selain ada petugas pengawasan dari provinsi maupun daerah, juga harus ada program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui dinas terkait untuk pengadaan pupuk disesuaikan keadaan keuangan daerah,” tutur Anggota DPRA Fraksi Partai Aceh ini.
Selain keuangan daerah, kata dia, dalam mengatasi persoalan ini juga dibutuhkan usulan aspirasi DPR-RI, aspirasi DPRA serta aspirasi DPRK.
Menurutnya, jika dibangun komunikasi antara pejabat daerah dengan pejabat pusat, persoalan ini bisa diatasi. Tketapi jika hubungan tersebut tidak dibangun maka yang ada saling menyalahkan satu sama lain.
“Kalau para pejabat sudah saling menyalahkan maka rakyat akan menjadi korban kelangkaan pupuk setiap tahun,” tuturnya.
Kata anggota DPRA dapil 8 ini, rata-rata masyarakat Aceh mata pencahariannya sebagi petani. Seharusnya, kata dia, program bidang pertanian menjadi program unggulan pemerintah.
“Jika tidak, maka kelangkaan pupuk ini menyebabkan hasil panen masyarakat jauh menurun. Kondisi itu bisa mengakibatkan ekonomi masyarakat lemah dan memicu terjadinya kriminal,” lanjutnya. (Kia Rukiah)
