Banda Aceh (Waspada Aceh) – DPR Aceh yang baru dilantik diharapkan tidak terjebak dalam praktik kongkalikong dengan pemerintah.
Hal ini disampaikan oleh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala, Effendi Hasan, dalam diskusi bertajuk “Pasca Pelantikan: Legislatif Urus Rakyat atau Proyek?” yang berlangsung di Moorden Coffee Pango, Senin (7/10/2024).
Effendi menjelaskan dalam program reses, anggota DPR harus mampu menampung aspirasi dari daerah pemilihannya dan memperjuangkannya dalam pembahasan anggaran.
“Tugas legislatif tidak hanya sebatas membuat qanun, tetapi juga harus mengawasi dan mengevaluasi mengapa aspirasi masyarakat belum terealisasi,” ujarnya.
Ia mengkhawatirkan jika pembangunan sering kali hanya menjadi lahan keuntungan bagi elite politik dan kontraktor, tanpa memperhatikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Penting untuk mengevaluasi apakah aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya sudah terpenuhi. Faktanya, banyak kongkalikong yang terjadi, sehingga banyak program dengan anggaran besar justru gagal dan terlantar,” tegasnya.
Sehingga Masyarakat ingin melihat anggota dewan yang berkomitmen memperjuangkan aspirasi mereka. (*)
