Banda Aceh (Waspada Aceh) – Rumah Garam Aceh (RGA) mendorong penguatan ekonomi desa melalui pengembangan industri garam lokal yang dinilai masih belum optimal, meski Aceh memiliki potensi besar dari sumber daya laut.
Ketua Rumah Garam Aceh, T. Tansri Jauhari, mengatakan Aceh saat ini tercatat sebagai salah satu dari 10 besar provinsi penghasil garam nasional dan peringkat pertama di Sumatera. Potensi tersebut didukung garis pantai sepanjang 1.660 kilometer serta kualitas air laut yang relatif belum tercemar limbah industri.
“Garam bukan sekadar kebutuhan dapur, tapi sudah menjadi komoditas strategis atau ‘emas putih’ yang bisa menggerakkan ekonomi desa,” kata Tansri dalam keterangannya, Sabtu (25/4/2026).
Ia menjelaskan, melalui program “Rumah Garam Aceh Membangun Ekonomi Desa”, pihaknya melakukan pendampingan, pelatihan, hingga pemasaran garam lokal dengan konsep terpadu dari hulu ke hilir.
RGA juga mengklaim setiap pembelian garam melalui lembaga tersebut akan memberikan kontribusi Rp200 per kilogram untuk desa atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Aceh.
Meski demikian, Tansri menyoroti belum adanya sinergi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha garam lokal, terutama dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aceh.
“Padahal potensi garam lokal besar, tapi belum dimaksimalkan dalam kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Di sisi lain dimana aceh dengan 4 juta penduduk membutuh kan garam sekitar 46 ribu ton garam per tahun. Namun dari sisi produksi garam lokal baru 9.440 ton hingga September 2025, jauh di bawah target 10.700 ton. Kondisi defisit kebutuhan garam 36 ribu ton ini membuat aceh masih tergantung pasokan garam dari luar aceh sebesar 80 persen .
Kondisi ini membuat Aceh masih bergantung sekitar 80 persen pada pasokan dari luar daerah.
Menurut Tansri, kondisi defisit tersebut seharusnya menjadi peluang untuk mendorong kemandirian ekonomi desa melalui penguatan industri garam lokal.
Ia juga menekankan pentingnya konsep desa mandiri yang tidak hanya memproduksi bahan mentah, tetapi mampu melakukan hilirisasi produk agar memiliki nilai tambah.
“Desa harus jadi basis produksi, bukan sekadar pemasok bahan mentah. Kalau dikelola dengan baik, masyarakat tidak perlu lagi merantau,” katanya.
RGA berharap pemerintah pusat dapat mendukung pengembangan industri garam di Aceh, termasuk menghadirkan pabrik garam berstandar nasional serta akses permodalan bagi petani melalui skema dana bergulir.
Selain itu, dukungan lintas kementerian seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian UKM, hingga Kementerian Ketenagakerjaan dinilai penting untuk memperkuat sektor tersebut.
“Kalau desa kuat, ekonomi daerah juga ikut kuat,” ujar Tansri. (*)
