Redelong (Waspada Aceh) – Kurun waktu enam bulan terakhir, gaji tenaga guru honorer di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bener Meriah belum dibayar.
Akibatnya sebagian besar tenaga pendidik di kabuapaten berhawa sejuk itu mengeluh. “Gaji kami tidak seberapa, hanya Rp200 ribu perbulan, itu merupakan gaji pokok,” kata salah seorang guru honorer yang tidak mau disebutkan namanya kepada Waspada, Selasa (14/9/2021).
Bahkan dia sudah mempertanyakan persoalan tersebut kepada kepala sekolah setempat, namun belum mendapat jawaban yang pasti.
“Hingga saat ini kami tidak mengetahui kenapa gaji kami belum dibayar. Sementara kami bekerja hampir setiap hari, selain gaji, kami dibayar perjam setiap mengajar,” ungkapnya.
Ia mengaku, dia sudah mengabdi menjadi tenaga guru honorer di salah satu sekolah TK sejak tahun 2007 silam.
“Artinya, pemerintah tidak membuka formasi untuk guru TK pada penerimaan pegawai dengan perjanjian kerja (PPPK) di tahun 2021 ini. Lantas bagai mana nasib kami ke depannya,” ujarnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh salah seorang karyawan cleaning service di salah satu sekolah. Dia mengaku sudah menjadi tenaga kontrak sejak tahun 2005 silam.
“Kalau saya digaji Rp1 juta perbulan, namun dalam enam bulan terakhir belum juga dibayar. Sselain cleaning service, saya menjaga kantor setiap malam,” katanya.
Dia berharap Pemkab Bener Meriah segera membayar gaji mereka tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya di masa pandemi COVID-19 saat ini.
Kepala Disdik Kabupaten Bener Meriah, Sukur, kepada Waspada mengatakan, pihaknya belum dapat membayar gaji tenaga honorer lantaran kurangnya anggaran saat ini.
“Untuk kekurangan itu, kita sudah mengusulkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Perubahan (APBKP) tahun 2021 ini,” kata Sukur.
Kata dia, jika anggaran tersebut sudah disahkan dan masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nantinya, maka gaji tenaga honorer di Kabupaten Bener Meriah segera diamprah.
“Memang yang baru dibayar tahun 2021 ini hanya sejak Januari hingga Maret, selebihnya belum. Jadi anggaran yang dibutuhkan untuk pembayaran gaji itu sebesar Rp9 miliar hingga Desember 2021,” jelasnya.
Kata Sukur, pihaknya akan tetap membayar gaji tenaga honorer tersebut sesuai anggaran yang akan disahkan.
“Jika anggaran itu nantinya tidak mencukupi, maka sisanya akan dibayar di tahun 2022 mendatang. Artinya kita lihat kemampuan daerah,” sebutnya. (waspada.id)
