Banda Aceh (Waspada Aceh) – Ketua Ikatan Keluarga Aceh Jaya (IKAJAYA) Amal Hasan, sangat mendukung permintaan para ulama dan tokoh masyarakat terkait penunjukan Penjabat (Pj) Bupati Aceh Jaya yang berasal dari putra daerah.
“Banyak putra-putri daerah Aceh Jaya di pemerintahan yang secara akademik dan berpengalaman mumpuni, yang bisa memimpin Aceh Jaya dalam masa transisi menuju Pemilu dan Pilkada 2024,” ujarnya, Rabu (27/12/2023).
Menurutnya, permintaan tersebut sangat wajar dan bukan tentang primordial, tapi tentu selayaknya Mendagri mempertimbangkannya. Putra daerah setidaknya lebih paham kultur dan kearifan daerahnya.
Sehingga dengan demikian, menurut Amal, lebih mudah dalam menjalankan pembangunan. Apa lagi ini, katanya, masa transisi untuk pemilihan kepala daerah definitif pada Pilkada 2024.
“Hal ini dipastikan akan memudahkan bagi seorang Pj kepala daerah untuk membangun komunikasi, koordinasi berbagai persoalan yang menyangkut program yang dikerjakan,” kata Amal.
“Putra Aceh Jaya yang potesial itu ada, baik di daerah, luar daerah, maupun di pusat. Putra daerah harus bisa diajak dan didorong untuk kembali ke Aceh Jaya, bersama-sama membangun daerah,” imbau Amal.
Menurutnya, begitu juga dengan putra-putri daerah yang selama ini telah mengabdi di Aceh Jaya namun belum mendapat kesempatan untuk berbuat lebih maksimal sesuai dengan kapasitas kapabilitasnya.
Amal Hasan menilai masih banyak sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Aceh Jaya yang secara akademik dan pengalaman sudah mumpuni. Namun pemberdayaannya terkadang belum dilakukan secara optimal melalui merit sistem yang terukur.
“Promosi ASN harus berdasarkan kemampuan mereka dalam melakukan pekerjaan pada suatu jabatan. Bukan karena koneksi politik semata. Ini yang harus diubah, sehingga mereka yang punya kemampuan, tapi minim koneksi politik, bisa mendapat tempat yang layak sesuai kapasitasnya,” lanjut Ketua Perhumas Aceh itu.
Amal menegaskan, dia sangat mendukung agar Pj Bupati Aceh Jaya yang akan ditunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus berasal dari putra daerah Aceh Jaya.
“Namun bilapun Mendagri menetapkan pejabat ASN non putra daerah, tentu idealnya harus mempertimbangkan berbagai hal termasuk kearifan lokal dan pranata sosial masyarakat Aceh Jaya,” lanjutnya.
Amal menyebutkan, pemikiran atau saran dari DPRK, tokoh masyarakat, pemuda dan ulama serta berbagai stakeholder di daerah wajib dipertimbangkan oleh Mendagri.
“Tentu kita butuh sosok pemimpin daerah dengan karakter yang kuat dan memahami seluruh persoalan daerah secara utuh. Akan lebih baik bila penetapan tersebut mempertimbangkan kepentingan daerah setempat.,” tutup Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (Ikafensy) tersebut. (*)
