Banda Aceh (Waspada Aceh) – Acehnese Civil Society Task Force (ACSTF) bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meluncurkan dan bedah buku “Kronik Damai Aceh”.
Kegiatan berlangsung di ruang rapat serbaguna DPRA, Banda Aceh, Rabu (18/8/2021), menghadirkan Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, Wakil Ketua II DPRA Hendra Budian, Anggota DPR RI Nasir Djamil serta Sekjen ACSTF Juanda Djamal.
Lima seri buku Kronik Damai Aceh ini dirumuskan oleh tim antara lain Otto Syamsuddin Ishak, Juanda Djamal, Fajar Andi Sahputra, Dedy Zulwansyah, Maulidia Adinda, dan Hermanto.
Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin mengatakan buku ini mencatat banyak peristiwa selama 16 tahun perdamaian Aceh, di mana ada hal-hal yang perlu dibenah dengan harapan cita-cita damai itu bisa terjaga dan terawat.
Wakil Ketua II DPRA Hendra Budian mengatakan buku tersebut merupakan catatan peristiwa menurut urutan waktu kejadiannya, sehingga pergantian antar isu dan waktu begitu jelas terpaparkan dalam konteks tertentu.
Misalnya bagaimana MoU itu muncul, dalam konteks politik yang seperti apa, di baliknya tersembunyi kepentingan atau tujuan politiknya, serta siapa saja aktor yang terlibat.
Tambahnya, buku ini menjelaskan banyak isu dan hal-hal yang harus diperjuangkan. terutama dalam membahas penguatan UUPA ke depan.
“Banyak kepingan sejarah yang disusun, setidaknya buku ini menjadi kompas buat kita menyusun langkah baru, terutama dalam revisi UUPA ke depan, Ini PR besar yang harus kita hadapi,” tutur Hendra Budian
Sekjen ACSTF Juanda Djamal menyampaikan Kronik Damai Aceh tersebut dapat mendukung dan melengkapi berbagai hasil riset yang pernah dilakukan oleh para ahli resolusi konflik dan perdamaian dunia atas segala pembelajaran, baik untuk penguatan damai Aceh maupun berbagai pengalaman dalam menyelesaikan konflik di belahan dunia lainnya.
“Buku ini bisa dijadikan sebagai referensi, wawasan atas konflik dan damai Aceh bagi generasi selanjutnya, agar dapat mengambil hikmah atas perjuangan Aceh.”
“Generasi kekinian dapat meneruskan perjuangan dnegan strategi yang berbeda, yaitu mengedepankan intelektualitas, berdiplomasi dan menjawab segala tantangan global, regional dan bahkan internal Aceh sendiri,” ungkapnya. (Cut Nauval Dafistri)
