“Pemerintah Aceh harus aktif melakukan upaya agar status Pelabuhan Malahayati dan Pelabuhan Krueng Geukeuh sebagai pelabuhan internasional tidak hanya sebatas di atas kertas saja, yang dalam prakteknya hanya sebagai “pengumpan” bagi Pelabuhan Belawan”
Oleh: Teuku Cut Mahmud Aziz, S.Fil., M.A
Kerjasama dan Konektivitas antara Aceh – Andaman dan Nicobar pada dasarnya memiliki kemiripan dengan konektivitas antara Bitung dan Davao/General Santos. Apa yang telah diinisiasi di Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, dapat menjadi contoh yang menarik.
Hal sama juga dapat diterapkan pelabuhan di Aceh, khususnya antara Pelabuhan Malahayati dan Pelabuhan Port Blair (Andaman) dan juga antara Pelabuhan Sabang dan Pelabuhan Port Blair. Walaupun kemudian disusul oleh pelabuhan-pelabuhan lainnya, cotohnya melalui pengiriman CPO (Crude Palm Oil) dari Pelabuhan Calang ke Pelabuhan Krishnapatnam (India) dan dari Pelabuhan Krueng Geukeuh ke Pelabuhan Kandla (India).
Kalau kita amati pada peta, Kota Bitung yang terletak di Bumi Nyiur Melambai, Sulawesi Utara, posisinya berada di ujung utara Pulau Sulawesi, berjarak sekitar 40-an Km dari Kota Manado, Ibukota Provinsi Sulawesi Utara. Karena letaknya strategis berhadapan dengan perairan Laut Maluku (di sebelah timur dan selatan) dan Samudera Pasifik, kota ini berkembang menjadi bandar pelabuhan yang ramai disinggahi kapal-kapal dagang dari berbagai daerah. Pelabuhannya berstatus sebagai pelabuhan hub port yang berperan dalam konsolidasi sejumlah pelabuhan feeder (pengumpan) yang ada di sekitarnya, yaitu Pelabuhan Gorontalo, Ternate, dan Ambon.
Dalam mendukung keberadaan sebagai hub port, pada April 2017 di sela kunjungan Presiden RI, Joko Widodo menghadiri KTT ke-30 ASEAN di Manila, bersama Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, melakukan peresmian rute laut perdagangan Indonesia – Filipinan, yaitu antara Pelabuhan Davao (Kudos Port) dan Pelabuhan Bitung. Keberangkatan kapal pionir milik Asian Marine Transportation Corporation, yaitu kapal MV Super Shuttle Roro 12 dari Kudos Port, menandai sejarah baru bagi konektivitas Davao – Bitung (Ekonomi.bisnis.com, 18/07/2019). Davao yang berada di Filipina bagian selatan, adalah ibukota utama di Pulau Mindanao.
Rute pelayaran ini diyakini sejumlah pihak sangat kompetitif karena dapat memangkas jarak dan waktu tempuh pelayaran dari Bitung ke Filipina. Bayangkan saja, yang sebelumnya untuk mengekspor komoditas dari Sulawesi Utara ke Davao, harus terlebih dahulu melewati pelabuhan di Jakarta atau Surabaya, lalu dari sana dilanjutkan menuju Pelabuhan Manila dan setelah itu barulah dikirim ke Davao. Barang pun akan tiba di tempat tujuan dalam kurun waktu satu hingga dua minggu lamanya. Sedangkan secara geografis, posisi Davao berhadapan dengan Samudera Pasifik dan dekat dengan perairan Sulawesi Utara, berjarak sekitar 640 Km ke Bitung.
Dengan dibukanya konektivitas Bitung – Davao, maka waktu tempuh barang tiba di tempat tujuan hanya satu atau dua hari saja. Dengan jalur tempuh yang sangat singkat ini maka biaya angkutan kapal juga akan lebih murah. Trayek baru ini adalah target pilar East ASEAN Growth Area (EAGA) dan mengadopsi spirit Deklarasi Hanoi Oktober 2010, dalam mengimplementasi Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC), yang bentuk konkretnya melalui nautical highway system atau Ro-ro Dumai-Malaka, bersamaan dengan trayek Belawan – Penang – Phuket. Trayek Bitung – Davao/General Santos menjadi trayek pertama yang dibuka dalam mendukung implementasi MPAC (Ekonomi.bisnis.com, 18/07/2019).
Dibandingkan dengan Shared Vision of India-Indonesia Maritime Cooperation in the Indo-Pacific yang ditandatangani oleh Perdana Menteri India, Narendra Modi dan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada Mei 2018, implementasi bentuk konkret MPAC memakan waktu hingga tujuh tahun lamanya. Sedangkan shared vision Indonesia – India, yang salah satu bentuk konkretnya membangun kerjasama dan konektivitas Aceh – Andaman dan Nicobar, hanya membutuhkan waktu sekitar enam bulan, sudah langsung dilakukan ekspedisi perdana pada 29 Desember 2018, dari Pelabuhan Malahayati ke Pelabuhan Port Blair.
Namun dalam implementasi konektivitas tersebut, keduanya mengalami kendala dan terhenti aktivitasnya. Rute Bitung – Davao hanya berlangsung lima bulan dan setelah itu tidak beroperasi lagi. Sedangkan rute Malahayati – Port Blair, setelah ekspedisi perdana, langsung tidak beroperasi lagi. Bila dipelajari duduk persoalannya maka akan ditemukan penyebab mengapa kegiatan ekspor tersebut menjadi terhenti.
Sulawesi Utara dan Pulau Mindanao memiliki kesamaan komoditas unggulan yaitu kelapa dan ikan. Dengan komoditas unggulan yang sama, dengan standar mutu yang relatif sama, sehingga tidak ada diferensiasi komoditas yang ditawarkan (tidak ada variasi produk). Maka tidak mengherankan, berdampak pada minimnya volume muatan kapal dan tidak ada timbal-balik bisnis yang dilakukan di antara kedua negara.
Idealnya, sebelum memulai kegiatan ekspor-impor, kedua negara perlu melakukan survei terlebih dahulu seperti membentuk tim market intelligence. Tim ini yang bertugas mengumpulkan data di lapangan, untuk mengetahui karakteristik pasar yang dituju. Data inilah yang kemudian menjadi sumber rujukan bagi kalangan pengusaha dalam mempersiapkan produknya. Selain itu, ada persyaratan lain yang dibutuhkan agar kegiatan ekspor berhasil, seperti kepekaan dalam membaca peluang pasar, kemampuan menyediakan produk, kemampuan berkomunikasi, siap menggunakan sistem pembayaran internasional, dan memiliki legalitas usaha serta kelengkapan dokumen pendukung ekspor.
Sedangkan dalam mendukung konektivitas Aceh – Andaman dan Nicobar, telah diawali dengan pembentukan tim market intelligence, yang diinisiasi Kementerian Luar Negeri RI. Namun hasil laporannya perlu untuk disosialisasikan kembali di kalangan pengusaha yang berada di bawah koordinasi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh.
Rencananya dalam pertengahan tahun 2019 lalu, akan dibuka kembali konektivitas Bitung – Davao, dengan penambahan rute baru yaitu ke Vietnam (Bitung – Davao – Vietnam). Ini salah satu strategi dalam mencapai target diferensiasi komoditas. Namun hingga saat ini memasuki tahun 2020, belum dapat berjalan karena masih terkendala regulasi, diperlukan izin langsung dari pusat menyangkut karantina dan biaya angkut peti kemas yang cukup mahal.
Demi mencapai target pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 6,3 persen pada tahun ini yang didukung sektor kepelabuhan dan perdagangan, sejak 2018 Pemda Sulawesi Utara aktif melakukan berbagai upaya. Mereka aktif menjalin komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan Pelindo IV untuk mencari solusi terbaik bagi kemajuan daerah. BBM yang dipasok ke kapal operator, dijanjikan Pemda, akan diberikan pengurangan terhadap kewajiban retribusi daerah.
Pelindo IV bahkan bersedia menambah diskon tarif kepelabuhanan menjadi 50 persen dari tarif normal (30 persen). Tidak hanya itu, melalui MoU dengan Pemda, Pelindo IV tengah melakukan transformasi besar-besaran terhadap pembangunan pelabuhan termasuk percepatan pembangunan proyek Manado Marine Bay dalam mendukung KEK Bitung (Ekonomi.bisnis.com, 18/07/2019 dan Sulawesi.bisnis.com, 11/09/2019).
Aceh tentu perlu belajar dari apa yang tengah dilakukan Pemda Sulawesi Utara dalam membangun konektivitas Bitung – Davao. Demi keberhasilan konektivitas Aceh – Andaman dan Nicobar, kita perlu melakukan ekstensifikasi konektivitas, menjadi Aceh – Andaman dan Nicobar – Chennai.
Pemerintah Aceh harus aktif melakukan upaya agar status Pelabuhan Malahayati dan Pelabuhan Krueng Geukeuh sebagai pelabuhan internasional tidak hanya sebatas di atas kertas saja, yang dalam prakteknya hanya sebagai “pengumpan” bagi Pelabuhan Belawan. Ini tentu berlawanan dengan semangat membangun konektivitas.
- Teuku Cut Mahmud Aziz, S.Fil., M.A adalah Dosen Prodi Hubungan Internasional, FISIP Universitas Almuslim
