Banda Aceh (Waspada Aceh) – Peneliti Aceh Institute, Danil Akbar Takwaddin, menyebut Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) perlu memperhatikan secara jernih aspek sosial terkait eksplorasi migas.
Pada diskusi membahas Potensi Ekonomi, Investasi dan Masa Depan Aceh di Sektor Hulu Migas, di Banda Aceh, Rabu (20/2/2019), Danil menyebutkan, dari sejumlah literatur sejarah, baik di masa sebelum maupun sesudah kemerdekaan Indonesia, dinamika Aceh begitu lekat dengan pemanfaatan sumber daya alam migas.
Hal itu hendaknya disikapi secara bijak oleh BPMA. Apalagi, menilik fungsi lembaga ini dalam PP Nomor 23 tahun 2015, tertera harus adanya perhatian serius terhadap pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat.
“Kita bisa berkaca dari rangkaian implikasi sosial dalam sejarah industri di Aceh, sejak tahun 1975 sampai 2005,” ujarnya.
Di rentang tahun tersebut, Danil menyebut tiga dampak yang bisa timbul jika aspek sosial diabaikan dalam kehidupan masyarakat industri. Yakni terjadinya kegagalan distribusi hasil, meningkatnya ancaman keamanan, dan efek migrasi, kata Danil.
Bicara kegagalan distribusi hasil migas, Danil mengingatkan, Aceh pernah kecolongan saat Produk Domestik Bruto (PDB) daerahnya tidak membawa perubahan apapun pada standar hidup masyarakat sekitarnya.
“Tahun 1994 saja, desa-desa yang masuk kategori miskin ada di Pidie (64 persen) dan Aceh Utara (52 persen), padahal di kabupaten ini lah ladang migasnya,” papar Danil.
Tak sampai disitu, kondisi yang tak kalah ironis terungkap saat tahun 2000 Aceh menempati posisi ke-4 dengan PDB terbesar, namun ranking ke-5 kemiskinan tertinggi di Indonesia.
Sementara terkait keamanan, Danil mengungkit kembali eskalasi konflik Aceh terutama di wilayah industri, beberapa dasawarsa silam.
“Aset industri migas di masa itu kerap mengundang pihak militer dan keamanan, juga kelompok lainnya. Di sini masyarakat tak berdaya jika sesekali terjadi persinggungan,” ujarnya.
Soal efek migrasi juga tak kalah penting untuk disimak. Danil mengatakan, meski membawa peluang positif terhadap peningkatan lapangan kerja, namun tak mengesampingkan fakta banyaknya masyarakat setempat yang tetap menganggur.
Penyebabnya beragam, bisa karena kalah persaingan dengan pekerja pendatang, maupun beralihnya penguasaan lahan. Ini bisa memunculkan kecemburuan sosial.
Selain itu, efek migrasi juga berdampak pada benturan budaya di tengah masyarakat. Danil memaparkan, pesatnya industri tak jarang memunculkan budaya asing yang tak sesuai dengan masyarakat setempat.
“Seperti tumbuhnya industri dunia malam dan prostitusi atas demand dari pekerja industri ini,” kata dia.
Belajar dari Pengalaman Masa Lalu
Aceh Institute memandang, BPMA perlu belajar dari pengalaman Aceh di masa sebelumnya. Salah satu yang terpenting adalah membentuk kemitraan dengan berbagai elemen, baik masyarakat, NGO, media, komunitas, dan akademisi.
“Simpul semacam ini kita perlukan dalam mengawal program sosial agar bisa berjalan baik di lapangan,” kata dia.
Terhadap pemerintah, Danil berharap lahirnya kebijakan-kebijakan yang ramah investasi tanpa menafikan aspek lingkungan dan sosial masyarakat.
Sedangkan kepada industri migas, ia meminta agar terciptanya akses yang luas bagi masyarakat setempat. Baik dalam segi lapangan kerja maupun partisipasi aktif lainnya.
Dia juga mengingatkan BPMA agar tak mewarisi kesalahan-kesalahan industri yang terjadi di masa lalu.
“Sementara belakangan ini kita melihat, beberapa gesekan mulai terjadi antara perusahaan migas dan masyarakat, seperti di Medco, Aceh Timur,” tegurnya. (Fuadi)
