Beranda Aceh Abdul Rafur: Kesalahan BKPSDM Jika Gaji Pegawai Kontrak Belum Terbayar

Abdul Rafur: Kesalahan BKPSDM Jika Gaji Pegawai Kontrak Belum Terbayar

BERBAGI
Anggota DPRK Fraksi Partai Nasdem Abdul Rafur. (Foto/Ist)

Banda Aceh (Waspada Aceh) – Anggota DPRK Banda Aceh Fraksi Partai Nasdem Abdul Rafur menilai, kesalahan administrasi disengaja menjadi penyebab belum terbayarnya gaji pegawai kontrak di Pemko Banda Aceh.

Hal itu dia nilai menjadi contoh bahwa telah terjadi kinerja buruk di SKPK yang berdampak ke Pj Wali Kota Bakri Siddiq.

“Saya sudah mengetahui dan menganalisis. Itu kesalahan Kepala BKPSDM, yang tidak menyertakan data serta terlambat menyerahkan data hingga membuat pembayaran tidak dilakukan. Jika data akurat dan tepat waktu, gaji pegawai kontrak lancar tidak ada masalah,” kata Anggota Komisi III DPRK Banda Aceh ini kepada wartawan, Minggu (22/1/2023).

Politisi muda ini menjelaskan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) merupakan dinas yang memiliki pusat data PNS maupun non PNS.

Kemudian, setiap tahun SK pegawai kontrak dilakukan perpanjangan. Dengan pembaharuan SK setiap tahun ini BKPSDM terlambat melakukan input dan menyebabkan pada keterlambatan pembayaran gaji non PNS.

“Masalah ini akan saya bawa ke DPRK. Saya sudah mengetahui. Kita mendukung mutasi eselon II yang dilakukan pak Bakri Siddiq dalam waktu dekat untuk mengubah struktur pejabat di bawahnya agar berkinerja maksimal, tidak seperti Kepala BKPSDM saat ini,” ungkapnya.

Untuk itu, Rafur menilai sangat tidak tepat jika serangan di media yang dilakukan oleh pendukung pimpinan sebelumnya mengarah ke Pj Wali Kota. Justru dengan kondisi saat ini, salah satunya Kepala BKPSDM yang malah melakukan kesalahan.

“Kesengajaan itu bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak loyal kepada pimpinan saat ini, Pj Wali Kota Bakri Siddiq. Kita mendukung Pak Bakri melakukan restorasi keseluruhan di Pemko Banda Aceh agar kinerja jadi maksimal,” jelasnya.

Dia menegaskan apalagi Bakri Siddiq tidak punya beban politik apapun. Untuk itu seharusnya semua pihak mendukung agar restorasi Pemko Banda Aceh berhasil dilakukan. “Kita harus dukung, saya pribadi tetap mengawal,” tegasnya.

Terkait hal itu, Kepala BKPSDM Banda Aceh Syahluna Polem yang dikonfirmasi belum menjawab tudingan itu. Hingga berita ini tayang, Syahluna belum juga menjawab. (*)

BERBAGI