Jakarta (Waspada Aceh) – Pemerintah terus memperkuat penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal ini ditegaskan oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, dalam kegiatan peninjauan penyaluran bantuan bersama Pos Indonesia di Jakarta, Jumat (3/4/2026).
Menteri Sosial menekankan bahwa akurasi data penerima menjadi kunci utama keberhasilan penyaluran bantuan.
Pembaruan data secara berkala diperlukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, sekaligus mencegah potensi kesalahan distribusi di lapangan.
“Yang paling penting adalah memastikan bantuan ini tepat sasaran. Data harus terus diperbarui agar bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak,” ujar Saifullah Yusuf.
Selain ketepatan sasaran, pemerintah juga mendorong agar penyaluran bansos dilakukan tepat waktu dan tanpa hambatan, serta memastikan proses distribusi berjalan transparan dan bebas dari penyimpangan. Dia pun mengapresiasi upaya Pos Indonesia mendistribusikan bantuan kepada warga Aceh.
“PT Pos Indonesia ini tetap melaksanakan tugas meskipun di hari libur. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada PT Pos meskipun libur, selama memang datanya sudah ada, angkanya sudah siap, bisa membuka kantornya untuk menyalurkan kepada para penerima manfaat,” kata Gus Ipul.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Pos Indonesia, Daud Joseph, menyampaikan komitmen perusahaan dalam menjaga kualitas penyaluran bansos melalui penguatan sistem dan monitoring di lapangan.
“Kami memberikan perhatian penuh agar tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran, sehingga bantuan dapat diterima langsung oleh masyarakat yang berhak dan tepat sasaran,” ujar Daud Joseph.
Dengan dukungan jaringan luas hingga ke pelosok, Pos Indonesia menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan bansos tersalurkan secara efektif.
Sinergi yang kuat antara pemerintah dan Pos Indonesia diharapkan mampu menghadirkan penyaluran bantuan yang tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pada kesempatan itu, Kementerian Sosial melanjutkan pemberian bantuan lanjutan dengan total Rp54.572.100.000 melalui PT Pos Indonesia (Persero). Bantuan diberikan kepada ahli waris, korban luka, dan jaminan hidup bagi korban bencana di Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya dan Agam.
Di Kabupaten Agam senilai Rp11.708.250.000 dengan rincian jaminan hidup Rp11.063.250.000 bagi 8.195 penerima manfaat (PM), Santunan Ahli Waris Tahap II Rp120.000.000 untuk 8 PM, serta santunan korban luka Rp525.000.000 untuk 105 PM.
Sementara di Pidie Jaya, bantuan sebesar Rp20.758.950.000 diberikan kepada 15.377 PM. Penyaluran di Bireuen, mencapai Rp22.104.900.000 untuk jadup bagi 16.374 PM.
Bantuan pascakebencanaan Kemensos pada fase kedaruratan mencakup santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia sebesar Rp15 juta, bantuan bagi korban luka berat sebesar Rp5 juta, bantuan isi rumah Rp3 juta per keluarga, serta stimulan ekonomi Rp5 juta per keluarga.
Selain itu, diberikan pula jadup Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan. Penyaluran bantuan dilakukan bertahap kepada daerah yang datanya telah terverifikasi.
Data penerima bantuan bersumber dari BNPB yang kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh pemda, ditetapkan oleh bupati/ wali kota, serta dikuatkan oleh Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri.
Data tersebut selanjutnya diproses oleh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), dipadankan dengan data Dukcapil, dan divalidasi oleh BPS. Setelah seluruh tahapan dilalui, data ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri selaku ketua Satgas PRR. Data yang telah disahkan inilah yang menjadi dasar penyaluran bantuan.
Penyaluran bantuan bekerjasama dengan PT Pos Indonesia dengan tiga model penyaluran, yakni diambil langsung di kantor Pos, disalurkan melalui komunitas baik di kantor kelurahan, kecamatan maupun titik yang disepakati. Selain itu bantuan disalurkan melalui door-to-door bagi lansia dan penyandang disabilitas. (*)
