Medan (Waspada Aceh) – Kelaskaran Kejeruan Metar Bilad mendesak Presiden Joko Widodo mencabut Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari para investor di Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
Raja Metar Bilad Deli ke-XI, Tengku Muhammad Fauzi menyampaikan tuntutan itu pada Aksi Solidaritas Rempang Galang, di Makam Pahlawan Medan, Jumat (15/9/23).
“Tuntutan kita jelas, kita menuntut Presiden Joko Widodo dan Menteri Investasi untuk mencabut HPL kepada investor China tersebut,” ujarnya.
Tengku Fauzi juga menyampaikan permintaannya kepada Polri agar mengungkap dalang tindakan represif aparat kepada masyarakat Melayu di Pulau Rempang dan Galang.
“Kita meminta kepada Kapolri untuk mengirimkan tim pencari fakta, untuk memproses anggotanya yang melakukan tindakan represif di Pulau Rempang,” tambahnya.
Aksi solidaritas masyarakat Melayu di Medan ini diikuti beberapa elemen pendukung, antara lain Lembaga Adat Melayu Rajawali, Forum Islam Bersatu, Front Persaudaraan Islam, Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia dan lainnya.
Pada kesempatan itu, Raja Metar Bilad Deli ke-XI, Tengku Muhammad Fauzi mengungkapkan alasan memilih Taman Makam Pahlawan sebagai tempat aksi solidaritas karena pemerintah dinilai tutup mata atas konflik yang terjadi di Rempang, Batam.
“Kita jauh dari Pulau Batam. Pemerintahan Sumut juga tidak ada kaitannya dengan ini. Jadi kami mengadu perihal apa yang terjadi di negeri ini kepada para pahlawan kita yang bermakam di sini,” ungkapnya.
Aksi solidaritas untuk masyarakat Melayu di Rempang itu berjalan tertib. (*)
