Banda Aceh (Waspada Aceh) – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Aceh menilai ada yang salah dalam rantai pasok tandan buah segar (TBS) sawit dan kebijakan pemenuhan kebutuhan domestik (domestic market obligation/DMO). Akibat kedua hal itu membuat harga TBS anjlok seperti saat ini yang berada pada kisaran di bawah Rp1.000/Kg.
“Terakhir saya dapat kabar itu, di Kota Subulussalam harganya cuma Rp 800/Kg. Anjlok betul, harga di bawah Rp1.000 rata-rata. Ini parah betul. Sudah gawat,” kata Ketua Gapki Aceh, Sabri Basyah, kepada Waspadaaceh.com, Sabtu (24/6/2022).
Sabri menilai perkebunan sawit selama ini menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Maka dampaknya jika harga anjlok, tingkat kemiskinan di Aceh akan semakin besar. Suatu kebun sawit, jika harga anjlok maka petani pun rugi tidak sebanding pendapatan dengan hasil panen. Dengan begitu pemilik kebun tidak bisa memperkerjakan karyawannya.
“Panen besar, tapi sama aja harga anjlok tidak sebanding. Itu yang salah dalam struktur rantai pasok. Kemudian, pabrik kelapa sawit atau PKS, serapannya dari petani disetop. Ditambah lagi kebijakan DMO ini,” ujarnya.
Dia mengatakan bahwa untuk rantai pasok yang salah berakibat pada selisih harga masuk pabrik dari petani itu jauh. Petani diperkirakan hanya memperoleh Rp500/Kg, dalam rantai pasok yang salah itu.
“Jadi begitu sampai ke petani hanya Rp500/Kg. Rantai pasok ini ada yang salah, ini yang perlu diperbaiki. Kemudian, kenapa PKS setop serap TBS petani, karena DMO CPO terbatas. Tak mungkin PKS terus produksi, sementara barang jadi mereka tertahan tak laku dijual,” tuturnya.
Yang salah, lanjutnya, tentu saja kebijakan pemerintah yakni DMO. Apalagi, adanya kebijakan jika tidak mau kena DMO membayar USD 200, otomatis semakin membuat TBS terjun bebas.
“Kemudian yang salah itu juga, dominasi dan monopoli perusahaan besar di Indonesia yang menjadi penyebabnya. Secara pasar, mereka menguasai harga. Harga pengambilan dari mereka murah, maka semuanya akan murah. Kan begitu, karena dominasi pasar mereka kuasai,” ungkapnya.
Sabri pun menilai bahwa kebijakan pemerintah sampai saat ini tidak melindungi petani sawit, malah merugikan. “Merugikan sekali, tentunya. Akibat dominasi pasar monopoli perusahaan besar itu, efeknya ke petani sangat besar. Yakinlah, pengangguran dan kemiskinan di Aceh akan naik juga,” tegasnya. (sulaiman achmad)
