Calang (Waspada Aceh) – Tokoh pemekaran Kabupaten Aceh Jaya, Adnan NS, angkat bicara menanggapi adanya nama-nama Pj (penjabat) Bupati Aceh Jaya usulan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya ke Kementerian Dalam Negeri (Mendagri).
“Usulan atau ultimatum politik dari orang yang masih dalam kurungan penjara untuk calon Pj Bupati Aceh Jaya agak geli rasanya ya?Meskipun itu sah-sah saja secara nomenklaturnya,” ujar Adnan saat dihubungi Waspadaaceh.com, Kamis (23/6/2022).
“Yang mengusul itu bukan pula partai yang mayortas di DPRK Aceh Jaya, melainkan minoritas. Berarti partai yang berpengaruh di sini (Aceh Jaya) dikibuli, diayun-ayun, disalip di tikungan tajam yang zikzak. Tentu sangat memalukan kita semua,” kata mantan anggota DPD RI ini..
Adnan mengungkapkan, apa yang terjadi di Aceh Jaya terkait akan berakhirnya masa jabatan bupati definitif dan proses terjadinya penunjukan calon pj bupati.Â
“Dalam suasana seperti DPRK terkesan tidak transparan, tidak ada temu pers secara luas sehingga publik tidak mengetahuinya, walau pun itu adalah hak mereka,” lanjut mantan senator Aceh itu.
Namun, tambahnya, dengan masuknya nama calon dari luar, terkesan Aceh Jaya minim kader ASN. Tindakan ini sama dengan mencederai azas demokrasi yang selalu didengungkan. Sekaligus melecehkan pamor kedaerahan bernuansa kearifan lokal dan melukai hati rakyat yang sudah memberikan kepercayaan kepada mereka.
Dari segi peluang, ujarnya, meremehkan porsi lokal. Orang lokal tidak pernah diberikan kesempatan dan peluang bertugas di luar Aceh Jaya, sementara sosok luar, terus diberi kesempatan.Â
Adnan mempertanyakan di mana mata hati legislatif yang diberi kepercayaan rakyat. Namun saat memberikan kebijakan justeru menjadi terompet orang luar ke dalam tatanan perpolitikan lokal.
“Menurut saya, para politisi di DPRK Aceh Jaya sedang mempermainkan politik jual ‘kucing dalam karung’. Suara kucing semua mengeong, tapi masyarakat tidak mengetahui kucing siapa, warna apa,” ujarnya. (Zammil)
