Banda Aceh (Waspada Aceh) – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Aceh bekerjasama dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), menyelenggarakan kegiatan media workshop bertema Peran dan Tantangan Media memperkuat literasi keuangan syariah dan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh.
Kegiatan tersebut diikuti pemilik perusahaan pers, dan jurnalis media cetak, siber dan televisi, Selasa (24/9/2021).
Acara yang berlangsung secara daring tersebut menghadirkan sejumlah narasumber seperti Regional CEO 1 BSI Aceh Wisnu Sunandar, Kasubag OJK Aceh Moishe Sagir, Chief Economist BSI Banjaran Surya Indrastomo, dan Ketua Umum JMSI Teguh Santosa. Turut bergabung Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.
Gubernur Aceh mengatakan, Pemerintah Aceh berkomitmen terhadap berkembangnya ekosistem ekonomi syariah di Aceh walaupun selama proses penerapannya masih mengahadapi sejumlah tantangan terutama terkait literasi masyarakat.
Ia mangatakan salah satu tantangan terbesar Pemerintah Aceh untuk menyelaraskan sistem perekonomian syariah dan keuangan syariah adalah masalah literasi, yaitu masalah ketidaktahuan masyarakat dan pengguna jasa keuangan syariah.
Untuk itu tambahnya, hal itu menjadi masalah bersama yang juga diperlukan peran media untuk mengedukasi masyarakat dan memberikan pemahaman, pencerahan kepada publik tentang keuangan syariah.
Regional CEO 1 BSI Aceh Wisnu Sunandar, menjelaskan pihaknya memberikan dukungan penuh atas pelaksanaan qanun LKS di Aceh.
Merger sejumlah perusahaan BUMN sektor perbankan seperti BRI Syariah, BNI Syariah dan BSM sebagai upaya untuk menerapkan Lembaga Keuangan dengan system syariah di Indonesia.
“Tujuan dari merger ini, Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar punya bank syariah terbesar. Alhamdulillah pasca merger, aset BSI sebesar Rp240 triliun,” tuturnya.
Wisnu menyebutkan BSI bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholders termasuk media, sehingga masyarakat menjadi paham tentang lembaha keuangan syariah
Chief Economist BSI, Banjaran Surya Indrastomo, mengakui, bahwa Aceh memiliki banyak potensi dalam pengembangan Lembaga keuangan Syariah.
Sementara itu, Kepala OJK Aceh, Yusri yang diwakili Moishe Sagir mengatakan berhasiknya implementasi qanun Lembaga keuangan Syariah di Aceh hal itu katanya dilihat dari peningkatan jumlah nasabah maupun keinginan untuk menerapkan Lembaga keuangan Syariah di Aceh sejak tahun 2019.
“Namun, apabila kurang pemahaman terhadap literasi maupun investasi, maka bisa terjebak investasi bodong,” ujarya
Secara nasional di tahun 2019 tingkat inklusinya 75 persen. Sedangkan di Aceh, tingkat inklusi lembaga keuangan rata-rata di atas nasional. Dari target inklusi keuangan nasional 75 persen, Aceh sudah 86 persen. Sementara, dari target literasi secara nasional 35 persen, Aceh sudah 44 persen.
Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa yakin bahwa sistem syariah bisa menjadi penopang system keuangan di Indonesia.
Dia menjelaskan tentang peran JMSI yang anggotanya adalah perusahaan-perusahaan media siber, bukan wartawan.
“JMSI sudah berdiri di 34 provinsi, tujuannya adalah untuk menjadi konstituen dewan pers. Karena ini organisasi yang diverifikasi, kami ingin menciptakan ekosistem yang sehat,” katanya. (Cut Nauval D)
