Banda Aceh (Waspada Aceh) – Anggota DPR RI Komisi X Illiza Saaduddin Djamal meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengevaluasi isi pertanyaan dalam survei lingkungan belajar untuk kepala sekolah dan guru.
“Kami meminta agar variabel dan pertanyaan tersebut ditarik dan dilakukan koreksi serta evaluasi secara menyeluruh,” kata Illiza Saaduddin Djamal dalam keterangan tertulis yang diterima di Banda Aceh, Senin (26/7/2021).
Illiza Saaduddin Djamal mengatakan survei dilakukan Kemendikbud-Ristek RI melalui situs surveilingkunganbelajar.kemdikbud.go.id tersebut berpotensi berbenturan dengan kearifan lokal dan Bhineka Tunggal Ika serta memuat pertanyaan tidak relevan sebagai asesmen nasional.
Ia menyayangkan adanya variabel dan pertanyaan survei lingkungan belajar untuk kepala sekolah dan guru yang dibuat Kemendikbud-Ristek RI, yang dirasakan bisa menjadi pelunturan atas karakter bangsa.
Beberapa pertanyaan mengganjal dan tidak relevan, kata Illiza Saaduddin, di antaranya laki-laki lebih perlu meraih pendidikan yang tinggi dari pada perempuan.
Kemudian, Presiden lebih baik dijabat laki-laki dari pada perempuan, saya lebih senang mengajar dan membimbing siswa yang berlatar belakang etnis sama dengan saya, dalam penerimaan siswa baru, saya lebih memilih calon siswa yang memiliki latar belakang suku atau etnis mayoritas.
Berikutnya terkait pertanyaan, guru dari etnis minoritas harus merasa bersyukur jika bisa mengajar di sekolah negeri, dalam pemilihan kepala daerah dan presiden, saya hanya mau mendukung calon beragama sama dengan saya.
Selanjutnya, perempuan lebih baik berperan seperti wakil atau sekretaris dari pada menjadi ketua dalam berorganisasi. Cara berpakaian sesuai aturan agama kelompok mayoritas seharusnya diwajibkan bagi warga sekolah.
Serta orang kelompok mayoritas agama lebih berkah menjadi pemimpin politik seperti bupati, wali kota, gubernur, dan presiden, kata mantan Wali Kota Banda Aceh tersebut.
“PPP meminta pemerintah dalam hal ini Kemendikbud-Ristek RI dalam survei lingkungan belajar tidak memberikan pertanyaan bersifat tendensius menyangkut isu sensitif seperti menyangkut SARA,” ujar Illiza Saaduddin Djamal.
Politisi Fraksi PPP DPR RI itu mengingatkan sudah menjadi kewajiban Kemendikbud-Ristek RI memasukkan nilai-nilai karakter sesuai dengan Indonesia serta kesepahaman atas kearifan lokal yang ada.
Illiza Saaduddin Djamal mengatakan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, sudah menjadi kesepahaman dan kesepakatan nasional.
“Survei lingkungan belajar juga perlu diarahkan untuk meningkatkan kepercayaan diri kepala sekolah dan guru agar memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam meningkatkan mutu pembelajaran sekolah,” tutur Illiza Saaduddin Djamal. (Cut Nauval Dafistri)
