Banda Aceh (Waspada Aceh) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Yahdi Hasan menegaskan persoalan sapi kurus di UPTD IBI Saree tidak berkaitan sama sekali dengan kasus dugaan korupsi Rp650 miliar.
“Tidak ada sangkut paut dengan kasus Rp650 miliar. Kami sudah mempertanyakannya ke Dinas Peternakan Aceh. Kadis juga sudah menjelaskan tidak ada keterkaitan persoalan sapi kurus dengan kasus tersebut,” kata Yahdi Hasan di Banda Aceh, Senin (8/6/2020).
Yahdi Hasan yang juga Anggota Komisi 2 DPRA mengatakan pihaknya sudah duduk bersama Dinas Peternakan Aceh membahas persoalan sapi kurus di UPTD IBI Saree.
Politisi Partai Aceh itu menjelaskan persoalan sapi kurus UPTD Saree terjadi pada pemeliharaan dan pakan, bukan pengadaan lembu.
BACA:
Soal Sapi Kurus Viral di Medsos, ini Penjelasan Kadis Peternakan Aceh
UPTD-IBI Lebihi Kapasitas, Plt Gubernur Aceh Lepas Sapi Kurus ke Padang Gembalaan
“Jika pun bermasalah di pengadaan, kasus pengadaan sapi untuk eks kombatan GAM itu dilakukan pada tahun 2013. Sedangkan pengadaan sapi di UPTD IBI Saree dilakukan pada 2016 dan 2017,” ungkap Yahdi Hasan.
Selain itu, jika ada yang mengatakan pengadaan itu merupakan “program warisan” dari masa pemerintahaan Aceh sebelumnya yakni Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf, kata Yahdi Hasan, itu tidak logis.
Aneh, jika sapi kurus di masa pemerintahan saat ini, maka yang harus bertanggung jawab adalah pemerintahan sebelumnya, ketus Yahdi Hasan.
“Contoh saja program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang diprogramkan di masa Irwandi-Nazar, toh hingga masa Zaini-Muzakir dan Plt Nova sekarang masih digunakan. Jika misalnya ada persoalan di program JKA sekarang, apakah yang bertanggung jawab itu Irwandi-Nazar,” tegas Yahdi Hasan.
Untuk itu, Yahdi Hasan mengimbau semua elemen masyarakat di Aceh dapat berpikir jernih dan tidak mengait-kaitkan permasalahan sapi kurus dengan menggiringnya menjadi persoalan masa lalu.
“Pemerintahan sekarang harus gentleman mempertanggungjawabkan masalah ini. Jangan buang badan dan menuding masalah sekarang menjadi urusan masa pemerintahan sebelumnya. Itu tidak logis,” kata dia.
Oleh karena itu, Yahdi Hasan mengajak seluruh pemangku kepentingan dan tokoh politik di Aceh bersatu dan saling bahu-membahu membangun Aceh yang lebih baik.
“Untuk membangun Aceh ini harus dilakukan secara bersama-sama, bukan sendiri-sendiri atau mencari-cari cara kesalahan dan menjatuhkan orang lain dengan cara politik kotor,” pungkas Yahdi Hasan. (Ria-H)
BACA:
Kritik Tentang Sapi Kurus Belum Reda, Kadisnak Aceh Ucapkan Terimakasih
DPRK Aceh Utara Minta Pembibitan Sapi Lokal Bisa Tingkatkan Populasi
