Jakarta–Pemerintah Provinsi Aceh sedang berjuang dan fokus untuk mengambil alih pengelolaan ladang minyak dan gas bumi Blok B di Kabupaten Aceh Utara, yang sebelumnya dikelola oleh Exxon Mobil. Saat ini ladang migas itu dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertamina Hulu Energi.
“Kontraknya sebenarnya sudah habis sejak 18 Oktober 2018. Nah setahun itu kita bernegosiasi tapi Pertamina Hulu Energi bertahan dengan skema Gros Split,” kata Nova pada acara diskusi dengan para anggora DPRA, DPR/DPD RI dan tokoh masyarakat Aceh, yang tergabung dalam Forbes (Forum Bersama) di Jakrta, Senin (11/11/2019).
Menurut Nova, berdasarkan peraturan perundang-undangan, Aceh diberi kewenangan untuk mengelola pertambangan sesuai kekhususan Aceh.
Nova mengakui, selama ini Pemerintah Aceh sudah setahun berunding dengan Pertamina Hulu Energi (PHE) untuk membahas persoalan tersebut dan sampai saat ini belum ada titik temu.
Setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Provinsi Aceh (DPRA), Pemerintah Aceh pada tanggal 3 Oktober 2019, kemudian memutuskan mengambil-alih pengelolaan blok B minyak dan gas tersebut.
“Sebenarnya ini hal yang biasa-biasa saja karena aturannya sudah mendukung. Tapi harus ada proses untuk itu dan mungkin harus ada keihklasan Pemerintah Pusat. Kalau mampu tidak mampu, kami nanti tentu berpartner dengan pihak ketiga yang mampu mengelola itu,” tambah Nova.
Nova menegaskan, pengambilalihan Blok B merupakan salah satu alat untuk mempercepat pengurangan kemiskinan di Aceh.
DPR Aceh Apresiasi Langkah Plt Gubernur
Sementara itu, anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Asrizal H Asnawi, mengapresiasi langkah cepat Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, yang telah menyurati dan meminta Kementerian ESDM agar mengembalikan pengelolaan minyak dan gas di Blok B Aceh Utara.
“Plt Gubernur langsung mengambil langkah strategis, terkait pengelolaan Migas Blok B Aceh Utara,” kata Asrizal kepada Waspada, usai menghadiri acara Musywil Pemuda Muhammadiyah Aceh di Langsa, Minggu. (Ria/ks)
