BerandaAcehPemulihan Pascabencana Aceh Butuh Tiga Tahun, Pemerintah Siapkan Rp58,9 Triliun

Pemulihan Pascabencana Aceh Butuh Tiga Tahun, Pemerintah Siapkan Rp58,9 Triliun

Banda Aceh (Waspada Aceh) – Pemerintah menyebut proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Aceh akan berlangsung hingga 2028. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp58,9 triliun untuk memulihkan berbagai sektor yang terdampak bencana.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sekaligus Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, dalam rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Forkopimda, dan perguruan tinggi di Aula Anjong Mon Mata, Kompleks Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).

Safrizal mengatakan, pemerintah telah menetapkan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi (Renduk PRR) selama tiga tahun untuk tiga provinsi terdampak bencana, dengan total anggaran sekitar Rp100 triliun.

Dari jumlah tersebut, Aceh mendapat alokasi sekitar Rp58,973 triliun. Anggaran itu masih berpeluang bertambah sesuai hasil evaluasi dan pembaruan rencana induk setiap tahun.

“Alokasi untuk Provinsi Aceh ini kemungkinan bisa bertambah sesuai dengan evaluasi dan perubahan yang akan dilakukan setiap tahun,” kata Safrizal.

Ia menjelaskan, pelaksanaan rehab-rekon dibagi dalam empat tahap. Tahap awal berlangsung pada Januari hingga Maret 2026, kemudian dilanjutkan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028. Setelah itu, pemerintah akan melakukan penataan sistem ketangguhan jangka panjang.

Safrizal menegaskan, pemulihan tidak dapat diselesaikan pada akhir 2026 karena pekerjaan mencakup berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, perumahan, pendidikan, kesehatan, hingga pertanian dan perikanan.

“Banyak sekali pertanyaan dari publik kapan rehab-rekon ini selesai. Ada yang membayangkan bahwa rehab-rekon selesai pada akhir 2026. Tidak, pekerjaan ini akan diselesaikan sampai dengan 2028,” ujarnya.

Berdasarkan data hingga 18 November 2026, sebanyak 46 ruas jalan nasional terdampak di Aceh telah kembali operasional. Sementara dari 1.634 ruas jalan daerah terdampak, sebanyak 1.545 ruas atau 94,32 persen telah kembali fungsional. Sebanyak 93 ruas lainnya masih dalam perbaikan.

Untuk jembatan, sebanyak 23 unit jembatan nasional telah kembali fungsional. Adapun dari 655 jembatan daerah terdampak, sebanyak 386 unit atau 58 persen telah kembali fungsional.

Di sektor perumahan, pembangunan hunian sementara (huntara) dilaporkan mencapai 99,83 persen. Sementara pembangunan hunian tetap (huntap) baru menyelesaikan 1.758 unit dari target sekitar 49.000 unit. Sebanyak 1.221 unit lainnya masih dalam proses pembangunan.

Pemerintah menargetkan pembangunan huntap dapat diselesaikan pada 2027.

Pada sektor pendidikan, dari 3.120 sekolah terdampak, sebanyak 3.048 sekolah telah kembali melaksanakan pembelajaran di gedung sekolah. Sedangkan dari 918 rumah ibadah terdampak, sebanyak 906 unit telah kembali beroperasi.

Sementara itu, penanganan sungai dan muara juga masih berlangsung. Dari target normalisasi 31 sungai, sebanyak 21 sungai masih dalam proses pengerjaan. Adapun dari 23 muara yang menjadi sasaran penanganan, baru dua yang selesai.

Safrizal mengatakan percepatan normalisasi sungai dan muara penting dilakukan untuk mengurangi risiko banjir susulan, terutama di tengah perubahan iklim dan potensi hujan ekstrem.

Ia juga meminta pemerintah kabupaten/kota segera menetapkan status tanggap darurat apabila terjadi hujan ekstrem yang memicu banjir susulan. Dengan demikian, pengerahan personel, alat berat, dan anggaran penanganan darurat dapat segera dilakukan.

“Walaupun kita sedang melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi, sewaktu-waktu kita tetap bisa menetapkan tanggap darurat jika terjadi bencana susulan,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Safrizal turut meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi serta menyampaikan perkembangan pemulihan kepada masyarakat secara terbuka.

Menurutnya, informasi mengenai pekerjaan yang telah dilakukan perlu disampaikan lebih luas agar masyarakat mengetahui perkembangan penanganan pascabencana. (*)

BERITA TERKINI
- Advertisment -
Google search engine

BERITA POPULER