Aceh Tamiang (Waspada Aceh) – Ketika banjir surut di akhir November 2025, puluhan ribu warga Aceh Tamiang mendapati rumah mereka tak lagi sama. Dinding retak, lantai tertimbun lumpur, dan sebagian bangunan hanyut terbawa arus.
Pemulihan pun dimulai. Bukan dengan membangun ulang sekaligus, melainkan langkah demi langkah: dari tempat tinggal sementara, dana penunjang hidup, hingga bantuan perbaikan rumah. Bagi banyak keluarga, kepastian pencairan bantuan adalah kunci untuk kembali menempati rumah sendiri.
Di Kecamatan Rantau, 259 keluarga menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp1,8 juta per keluarga untuk periode Januari hingga Maret 2026. Peruntukannya untuk membantu mereka menyewa tempat tinggal sementara sambil menata langkah pemulihan.
Bagi rumah yang masih dapat diperbaiki, pemerintah menyalurkan dana stimulan sesuai tingkat kerusakan. Pada April 2026, bantuan senilai Rp117,96 miliar disalurkan kepada 4.469 keluarga: rumah rusak ringan menerima Rp15 juta, dan rusak sedang menerima Rp30 juta.
Penyaluran berlanjut pada Juni 2026, ketika Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan stimulan tahap III senilai sekitar Rp93,7 miliar untuk 4.400 keluarga.
Meski penyaluran telah menjangkau ribuan rumah, masih ada warga yang menunggu giliran. Pada Selasa, 3 November 2026, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, menemui Kepala BNPB, Kristomei Sianturi, di Jakarta untuk memperjuangkan percepatan pencairan sisa bantuan sekaligus membahas pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi warga yang rumahnya hilang.
“Kami berharap masyarakat yang telah terdata sebagai penerima dana stimulan rumah rusak ringan dan sedang dapat segera menerima bantuan. Masyarakat sudah menunggu kepastian ini agar bisa memperbaiki rumah dan kembali memiliki tempat tinggal yang layak,” ujar Armia.
Ia menambahkan, verifikasi data dan penyelesaian administrasi terus dilakukan agar tidak ada warga yang tertinggal.
Pemulihan Terpadu dan Transparan
Proses pemulihan di Aceh Tamiang, berjalan sesuai Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026–2028, yang menempatkan bantuan sosial dan pemulihan hunian sebagai dua pilar tak terpisahkan.
Pemerintah mencatat kebutuhan anggaran untuk kegiatan Kementerian Sosial di tiga provinsi mencapai Rp2,59 triliun, di mana Aceh membutuhkan sekitar Rp2,13 triliun untuk 53 kegiatan perlindungan sosial. Angka itu merupakan kebutuhan anggaran seluruh kegiatan Kemensos, termasuk perlindungan sosial bagi warga terdampak.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya pendataan menyeluruh agar tidak ada warga yang terlewat.
“Kalau ada yang belum tersentuh, sampaikan kepada rekan-rekan bupati, kepala desa, camat, bupati untuk direkap. Sampaikan ke saya untuk kita selesaikan bersama,” ujar Tito saat kunjungan ke Pidie Jaya, 4 November 2026.
Tito juga mengapresiasi dukungan mendesak yang telah disalurkan Kemensos, berupa 1.500 paket sembako senilai Rp781.119.000 serta logistik darurat sekitar Rp406 juta.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Ketua Pengarah Satgas PRR, Sugiono, menekankan pemulihan harus transparan dan adil.
“Masyarakat perlu memperoleh informasi yang baik mengenai respons pemerintah serta perkembangan pemulihan dan rehabilitasi daerah pascabencana,” katanya.
Pemerintah kabupaten diharapkan terus mengabarkan status usulan warga, sementara kementerian menjelaskan tahapan pencairan anggaran. Keterbukaan inilah yang meredakan kecemasan keluarga yang masih menunggu di hunian sementara. Kerangka kerja ini didasari Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026, yang membagi peran secara jelas: Kemensos menangani perlindungan sosial dan jaminan hidup.
Kemenpera menangani hunian tetap (Huntap) dan hunian sementara (Huntara), Kementerian PU menangani infrastruktur, dan BNPB memimpin koordinasi penanganan darurat. Pembagian tugas ini memastikan setiap kebutuhan warga, dari pangan harian hingga atap di atas kepala, ditangani secara beriringan. (*)



