Aceh Timur (Waspada Aceh) – Kehidupan warga Aceh Timur perlahan kembali berjalan normal, meskipun jejak bencana masih terasa di setiap sudut rumah dan pemukiman. Kebutuhan pangan sehari-hari yang sempat terhenti dan kerusakan hunian menjadi dua tantangan utama yang harus dihadapi secara bersamaan.
Menjawab kebutuhan mendesak itu, pemerintah menyalurkan bantuan bertahap, dari jaminan hidup (Jadup) harian hingga stimulan perbaikan rumah, dalam satu rangkaian pemulihan sosial yang terintegrasi.
Pada 16 Maret 2026, Kementerian Sosial menyalurkan bantuan senilai Rp100,975 miliar untuk masyarakat terdampak di Aceh Timur. Sebanyak 28.831 jiwa menerima bantuan biaya hidup dengan total anggaran Rp38,921 miliar, yang diberikan sebesar Rp15.000 per orang per hari selama tiga bulan.
Pada penyaluran yang sama, 7.643 keluarga menerima stimulan sosial ekonomi senilai Rp5 juta serta bantuan isi hunian sebesar Rp3 juta per keluarga. Santunan juga disalurkan kepada ahli waris korban meninggal dan warga yang mengalami luka berat.
Penyaluran dana perbaikan rumah berjalan bertahap. Hingga 8 Juni 2026, realisasi mencapai Rp118,9 miliar. Sebesar Rp40,6 miliar disalurkan kepada 2.707 penerima kategori rusak ringan, sedangkan Rp78,3 miliar menjangkau 2.611 penerima kategori rusak sedang. Bantuan ini telah menjangkau Kecamatan Pante Bidari, Madat, Peureulak Barat, Peunaron, dan Idi Rayeuk.
Bupati Temui Kepala BNPB dan Wamensos
Untuk mempercepat realisasi bantuan bagi warganya yang belum menerima pencairan, Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, menemui Kepala BNPB dan Wakil Menteri Sosial di Jakarta pada awal November 2026. Bupati datang untuk memperjuangkan percepatan pencairan stimulan rumah rusak serta kelanjutan bantuan jaminan hidup.
“Setiap hari masyarakat menanyakan perkembangan Jadup ini. Tentu kami memahami harapan mereka karena bantuan tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan selama masa pemulihan,” ungkap Bupati Al-Farlaky.
Berdasarkan rekap Dinas Sosial Aceh Timur per September 2026, sebanyak 61.024 keluarga masuk dalam usulan Jadup lanjutan yang masih menunggu validasi dan pencairan.
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menjelaskan pengajuan anggaran Jadup tahap 10 saat ini masih menunggu persetujuan Kementerian Keuangan. Setelah tersedia, dana akan disalurkan melalui bank Himbara atau PT Pos. Kepastian inilah yang kini paling dinantikan warga, di tengah keterbatasan. Mereka berharap informasi yang jelas dapat menenangkan kecemasan akan hari esok bagi korban terdampak bencana.
Bantuan Sosial sebagai Pondasi Pemulihan
Penyaluran Jaminan Hidup (Jadup) dan bantuan sosial (Bansos) merupakan bagian inti dari Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau Renduk PRRP Sumatear 2026–2028. Dokumen Renduk menempatkan perlindungan sosial sebagai pilar utama pemulihan, sebelum rumah berdiri kembali, kebutuhan dasar warga harus terpenuhi.
Renduk menjadi pedoman atau panduan bagi pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, dalam proses pemulihan Sumatera pascabencana 2025. Dokumen Renduk PRRP ini disahkan melalui Keputusan Menko PMK Nomor 25 tahun 2026.
Anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas. Dalam tabel kebutuhan anggaran 2026–2028, tercatat sekitar Rp2,59 triliun untuk 119 kegiatan Kementerian Sosial di tiga provinsi, dengan kebutuhan di Aceh saja mencapai Rp2,13 triliun untuk 53 kegiatan.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengingatkan jangan sampai ada warga yang tertinggal dalam proses pemulihan.
“Kalau ada yang belum tersentuh, sampaikan kepada rekan-rekan bupati, kepala desa, camat, bupati untuk direkap, sampaikan ke saya untuk kita selesaikan bersama,” ujarnya di Pidie Jaya, 4 November 2026.
Tito juga mengapresiasi dukungan Kemensos berupa 1.500 paket sembako senilai Rp781.119.000 serta logistik darurat sekitar Rp406 juta untuk pemenuhan kebutuhan segera.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Ketua Pengarah Satgas PRR, Sugiono, menekankan transparansi dan komunikasi yang terbuka.
“Masyarakat perlu memperoleh informasi yang baik mengenai respons pemerintah serta perkembangan pemulihan dan rehabilitasi daerah pascabencana,” katanya.
Keterbukaan status verifikasi dan pencairan menjadi kunci agar warga tahu apakah data mereka sedang diperiksa, sudah disetujui, atau tinggal menunggu jadwal penyaluran. Kerangka kerja ini didasari Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026, yang membagi peran pemulihan lintas kementerian dan lembaga.
Kemensos menangani bidang sosial, Kemenpera menangani hunian, dan PU menangani infrastruktur. Kerja beriringan inilah yang diharapkan membawa warga dari masa bertahan hidup menuju masa bangkit seutuhnya.
Di Aceh Timur, bantuan Rp15.000 per hari mungkin tidak besar, tetapi akan mendorong keluarga melewati hari-hari sulit. Stimulan Rp5 juta membantu membuka kembali pintu usaha, sementara Rp3 juta isi hunian membuat rumah yang terasa layak dihuni kembali.
Bantuan perbaikan atap dan dinding memulihkan tempat berlindung. Bantuan jaminan hidup menjadi jembatan yang menjaga martabat warga tetap tegak tanpa rasa lapar, saat rumah sedang diperbaiki dan usaha sedang dibangkitkan kembali. (*)



