BerandaAcehManajer SPBU di Aceh Jadi Tersangka Penyelewengan BBM Subsidi

Manajer SPBU di Aceh Jadi Tersangka Penyelewengan BBM Subsidi

Banda Aceh (Waspada Aceh) – Polda Aceh menetapkan manajer salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sebagai tersangka kasus penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Polisi juga tengah mendalami dugaan keterlibatan pemilik SPBU dalam praktik tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh, Kombes Pol Wahyudi, mengatakan penetapan tersangka tidak hanya menyasar operator nozzle atau petugas pengisian BBM, tetapi juga manajer SPBU hingga pihak yang menjadi pemodal.

“Manajer SPBU juga sudah ada yang kita tetapkan sebagai tersangka. Saat ini, kami sedang mendalami bentuk kerja sama antara manajer dan pemilik (owner),” kata Wahyudi dalam konferensi pers di Mapolda Aceh, Selasa (17/11/2026).

Menurut Wahyudi, penyidik juga menelusuri keterlibatan pihak yang menyediakan modal kendaraan hingga membiayai modifikasi kendaraan untuk mendukung praktik penyelewengan BBM subsidi.

Polda Aceh bersama jajaran polres dan polresta mengungkap 38 kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi selama periode 19 Oktober hingga 15 November 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 45 orang sebagai tersangka.

Petugas turut mengamankan 30 unit kendaraan bermotor dan 61.388 liter BBM bersubsidi sebagai barang bukti.

Kapolda Aceh, Irjen Pol Ruddi Setiawan, menjelaskan para pelaku menggunakan sejumlah modus untuk mendapatkan BBM subsidi secara ilegal. Salah satunya membeli BBM berulang kali di sejumlah SPBU menggunakan barcode milik orang lain.

Pelaku juga memodifikasi tangki kendaraan dengan menambahkan tempat penampungan berkapasitas sekitar 1.000 hingga 2.000 liter.

Modus lainnya berupa pencampuran BBM industri dengan BBM bersubsidi untuk kemudian dijual kembali. Selain itu, polisi juga menemukan praktik penimbunan BBM yang diperoleh dengan cara tidak sesuai ketentuan.

Wahyudi mengatakan, penyidik masih mendalami asal-usul BBM yang digunakan dalam praktik pencampuran tersebut. BBM itu diperoleh dari SPBU maupun sejumlah tempat lain, termasuk pasokan dari luar Aceh.

“Bahkan, ada juga BBM yang didatangkan dari luar Aceh untuk kemudian dicampur dan diperjualbelikan di tempat-tempat tertentu. Kasus ini masih dalam pendalaman,” ujarnya.

Polda Aceh juga telah menyurati Pertamina terkait SPBU yang diduga berulang kali melakukan pelanggaran. Polisi meminta Pertamina memberikan sanksi mulai dari surat peringatan, pengurangan kuota BBM, hingga pencabutan izin operasional.

“Kami meminta Pertamina mengambil tindakan tegas, mulai dari pemberian SP1, pengurangan kuota, sampai bila perlu pencabutan izin SPBU,” kata Wahyudi.

Selain penyelewengan BBM subsidi, Polda Aceh juga menyoroti pasokan bahan bakar untuk aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI). Wahyudi mengatakan, kepolisian telah beberapa kali melakukan penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal tersebut.

Namun, menurutnya, pemutusan mata rantai pasokan logistik, terutama solar, dinilai menjadi salah satu langkah yang lebih efektif untuk menghentikan aktivitas PETI.

“Kalau kita putus mata rantai logistik di bawah, karena PETI itu menggunakan mesin, dan mesin itu menggunakan solar. Kalau solarnya tidak ada, otomatis aktivitasnya akan berhenti. Jadi lebih efektif, gesekan juga lebih kecil, tetapi hasilnya optimal,” ujarnya.

Para tersangka kasus penyelewengan BBM subsidi dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka terancam pidana penjara maksimal enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.

Polda Aceh mengimbau masyarakat melaporkan praktik penimbunan maupun perdagangan BBM ilegal melalui layanan kepolisian 110. (*)

BERITA TERKINI
- Advertisment -
Google search engine

BERITA POPULER