Banda Aceh (Waspada Aceh) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Aceh mengingatkan masyarakat mewaspadai lima modus penipuan yang mencatut nama dan foto petugas Bea Cukai, mulai dari penipuan asmara hingga lelang fiktif barang sitaan.
Imbauan tersebut disampaikan Kepala Seksi Perizinan dan Fasilitas I Kanwil DJBC Aceh, Andri Iriansyah, dalam kegiatan sosialisasi pelayanan dan pengawasan kepabeanan bersama insan pers di Kantor Wilayah DJBC Aceh, Banda Aceh, Senin (26/10/2026).
Andri mengatakan, pelaku penipuan menggunakan berbagai cara untuk meyakinkan korban, termasuk memasang foto petugas berseragam dan mengaku sebagai pejabat atau petugas Bea Cukai.
“Modus penipuan ini sangat beragam dan terus berulang. Yang paling sering menjerat korban di antaranya modus asmara atau romansa, toko online dengan harga barang fantastis yang tidak masuk akal, modus diplomatik, pengiriman uang atau money laundering, hingga lelang fiktif barang sitaan Bea Cukai,” kata Andri.
Menurut dia, pelaku juga kerap menghubungi korban menggunakan nomor pribadi dan memberikan tekanan psikologis. Korban bahkan dapat diancam dengan hukuman penjara atau diminta segera mentransfer uang dalam waktu singkat.
Untuk mencegah masyarakat menjadi korban, Bea Cukai mengajak publik menerapkan prinsip Stop, Check, Lapor (SCL) ketika menerima informasi atau permintaan pembayaran yang mencurigakan.
Masyarakat diminta tidak terburu-buru mentransfer uang, mengeklik tautan, atau mengikuti instruksi dari pihak yang belum terverifikasi. Informasi tersebut perlu diperiksa melalui saluran resmi Bea Cukai sebelum mengambil tindakan.
Andri juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengaku sebagai petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi.
Jika menemukan dugaan penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui kanal resmi Bea Cukai atau Indonesia Anti-Scam Center.
Melalui sosialisasi bersama insan pers, Kanwil DJBC Aceh berharap informasi mengenai modus penipuan tersebut dapat menjangkau masyarakat lebih luas sehingga publik semakin waspada terhadap kejahatan yang mengatasnamakan instansi kepabeanan. (*)
