Aceh Besar (Waspada Aceh) – Badan Gizi Nasional (BGN) memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan meresmikan 980 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 16 provinsi yang mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali, Rabu (14/10/2026).
Peresmian secara simbolis dipusatkan di Yayasan Meugah Kana Gizi, Gampong Meunasah Masjid, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar, Aceh.
Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan perluasan layanan MBG diprioritaskan untuk menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, serta kawasan yang membutuhkan intervensi gizi.
Menurutnya, penambahan SPPG diharapkan memperluas akses anak-anak terhadap makanan bergizi, terutama di daerah yang belum terjangkau program tersebut.
“Kami terus melakukan evaluasi dan memperbaiki sistem. Kami juga memperkuat fungsi pengawasan dengan melibatkan koordinasi berbagai pihak,” kata Sudaryono.
Sudaryono mengklaim persentase peserta didik yang berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar turun dari 56 persen sebelum program MBG menjadi 16 persen setelah program berjalan.
Ia menduga, peserta didik yang masih berangkat sekolah dalam keadaan lapar berasal dari wilayah yang belum terjangkau program MBG.
“Kami yakin 16 persen ini berada di wilayah yang belum tersentuh MBG. Bagaimana caranya agar angka ini turun lagi? Harapannya menjadi nol. Tidak boleh ada anak-anak yang berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar,” ujarnya.
Sudaryono juga menyebut konsumsi protein hewani pada anak meningkat dari 26 persen menjadi 84 persen setelah program MBG diterapkan. Data tersebut juga perlu dilihat berdasarkan metode pengukuran dan sumber penelitian yang digunakan.
Layani 57 Juta Porsi per Hari
Sudaryono menyebut jaringan SPPG yang telah beroperasi melayani sekitar 57 juta porsi makanan setiap hari di seluruh Indonesia.
Menurutnya, besarnya cakupan layanan tersebut harus diimbangi dengan pengawasan kualitas makanan, pemenuhan standar gizi, dan keamanan pangan.
BGN, kata dia, memperkuat pengawasan melalui pemantauan kamera pengawas atau CCTV di setiap dapur. Pemerintah daerah juga diminta berperan aktif memastikan operasional SPPG berjalan sesuai ketentuan.
“Untuk menjaga agar porsi-porsi makanan ini betul-betul sesuai standar gizinya dan keamanan pangannya, kami berharap partisipasi berbagai pihak untuk memastikan standar operasional prosedur di seluruh Indonesia dapat dipenuhi,” kata Sudaryono.
Ia menambahkan, laporan mengenai persoalan dalam pelaksanaan program akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki penyelenggaraan MBG.
Peresmian 980 SPPG tersebut diikuti secara virtual oleh perwakilan dari 16 provinsi. Kegiatan itu turut dihadiri Anggota DPR RI asal Aceh, TA Khalid, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh Reza Ferdian, anggota Komisi V DPRA Ilmiza Sa’aduddin Djamal, sejumlah pejabat Pemerintah Aceh.
Anggota DPR RI asal Aceh, TA Khalid mengatakan penetapan Aceh Besar sebagai lokasi peresmian simbolis menjadi kebanggaan bagi masyarakat Aceh.
Ia menilai pelaksanaan MBG membutuhkan kerja sama berbagai pihak agar manfaatnya dapat dirasakan anak-anak, termasuk mereka yang tinggal di pelosok dengan keterbatasan akses terhadap makanan bergizi.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh Reza Ferdian menekankan pentingnya pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan SPPG, mulai dari penyediaan bahan pangan hingga makanan diterima penerima manfaat.
Ia juga meminta agar keberadaan kantor Koordinator Program Gizi (KPPG) khusus Aceh dapat dipertimbangkan untuk memperkuat koordinasi pelaksanaan program di daerah.
Perluasan layanan MBG melalui penambahan SPPG tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan penerima manfaat. Namun, efektivitas program juga bergantung pada pemerataan distribusi, kualitas makanan, keamanan pangan, dan pengawasan operasional di lapangan. (*)
