Banda Aceh (Waspada Aceh) – Sebanyak 108.858 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Aceh tercatat terdampak langsung bencana berdasarkan pendataan sementara dari 18 kabupaten/kota.
Pengembang Kewirausahaan Madya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Aceh, Saiful Bahri, mengatakan data tersebut dihimpun pemerintah kabupaten/kota dan telah disampaikan kepada pemerintah provinsi.
“Untuk data sementara yang sudah disampaikan dari 18 kabupaten/kota yang terdampak, yang masuk ke dinas provinsi ada 108.858 UMKM yang benar-benar terdampak secara langsung,” kata Saiful.
Menurutnya, jumlah tersebut belum menggambarkan seluruh dampak bencana terhadap aktivitas UMKM. Pelaku usaha yang tidak mengalami kerusakan secara langsung tetap dapat terdampak akibat menurunnya aktivitas ekonomi dan terganggunya rantai pasok.
Pemerintah bersama kementerian memperkirakan sekitar 249 ribu atau hampir 250 ribu UMKM terdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung.
“UMKM yang tidak terdampak langsung mungkin usahanya tidak mengalami kerusakan karena lokasinya bukan di daerah banjir. Namun, mereka tetap bisa terganggu oleh dampak bencana. Misalnya penjualan menurun karena masyarakat mengurangi aktivitas membeli atau karena adanya gangguan bahan baku,” ujarnya.
Saiful mengatakan Aceh Tamiang menjadi daerah dengan jumlah UMKM terdampak paling banyak, yakni hampir 50 ribu UMKM. Selain Aceh Tamiang, Aceh Utara dan Pidie Jaya juga termasuk wilayah dengan dampak cukup besar.
Hampir 99 Persen Usaha Mikro
Dari data sementara tersebut, hampir 99 persen UMKM terdampak merupakan usaha mikro. Sektor kuliner menjadi salah satu jenis usaha yang paling banyak terdampak.
Saiful mengatakan validitas data masih menjadi tantangan dalam proses pemulihan karena pendataan dilakukan pemerintah kabupaten/kota yang turun langsung ke lapangan.
“Tantangan terbesar dalam pemulihan ekonomi pascabencana adalah memastikan data pelaku UMKM yang terdampak bencana itu benar-benar valid,” katanya.
Data tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam mengajukan bantuan kepada pemerintah pusat.
Bantuan Modal Belum Disalurkan
Di sisi lain, bantuan modal langsung bagi UMKM terdampak hingga kini belum disalurkan.
Saiful mengatakan pemerintah daerah masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait besaran anggaran dan jumlah UMKM yang akan menerima bantuan.
“Kementerian masih menunggu keputusan Presiden terkait berapa anggaran yang disediakan dan berapa UMKM yang akan mendapatkan bantuan,” ujarnya.
Sementara itu, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah pemulihan berupa pelatihan, pendampingan dan sosialisasi pembiayaan. Bantuan peralatan juga dapat diberikan kepada pelaku usaha terdampak sepanjang tersedia anggaran.
Data Perempuan Belum Terpilah
Di tengah besarnya jumlah UMKM terdampak, pendataan pemerintah belum memilah pelaku usaha berdasarkan gender.
Saiful mengakui data UMKM terdampak selama ini masih bersifat umum dan belum membedakan pelaku usaha laki-laki dan perempuan.
“Selama ini yang kita lakukan adalah tanpa memilah apakah perempuan atau laki-laki. Yang kita prioritaskan adalah benar-benar pelaku usaha,” katanya.
Menurut Saiful, Dinas Pemberdayaan Perempuan telah beberapa kali meminta data pelaku usaha perempuan, termasuk perempuan yang menjadi kepala keluarga. Namun, data tersebut belum menjadi bagian dari pendataan utama UMKM terdampak bencana.
Pemerintah Aceh membuka peluang menyusun program khusus bagi perempuan kepala keluarga, termasuk bantuan peralatan dan pendampingan.
Saiful mengatakan data perempuan pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan dapat disampaikan kepada Dinas Koperasi dan UKM Aceh untuk menjadi bahan penyusunan program dalam pembahasan anggaran 2027.
“Walaupun mungkin tidak bisa dilakukan tahun ini, pada 2027, ketika pembahasan anggaran, kita bisa memasukkan beberapa kegiatan untuk memberikan pengetahuan kepada mereka tentang bagaimana bangkit pascabencana,” katanya. (*)
