Banda Aceh (Waspada Aceh) – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mendorong seluruh jajaran Pemerintah Aceh memperkuat Program Satu Data Aceh agar menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses.
“Ini adalah salah satu program yang wajib diwujudkan sebagai bentuk pemutakhiran pelayanan publik berbasis digital. Kita butuh data yang terintegrasi, diperbarui secara berkala, dan disajikan dengan cepat dan konsisten,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Rabu (12/8/2026).
Mualem menaruh perhatian terhadap pengembangan Satu Data Aceh karena program tersebut menjadi bagian penting dari Visi dan Misi Pembangunan Aceh 2025-2030. Program ini juga merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang diturunkan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2023.
Karena itu, Mualem telah meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir Syamaun untuk terus memantau perkembangan pengembangan Satu Data Aceh. Arahan tersebut kembali disampaikan dalam Forum Satu Data Aceh yang digelar di Hotel The Pade, Darul Imarah, Aceh Besar, Selasa (11/8/2026).
Forum tersebut diselenggarakan Pemerintah Aceh melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh berkolaborasi dengan Australia Indonesia Partnership-Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (AIP-SKALA).
“Tujuannya untuk memperkuat tata kelola dan kualitas data untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis bukti, responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional,” kata Nasir.
Kegiatan itu diikuti 31 SKPA yang tergabung dalam kelompok Produsen Data Pemerintah Aceh Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, 14 SKPA Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, serta 10 SKPA Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Turut hadir tim sekretariat Satu Data Aceh dan perwakilan seluruh kabupaten/kota se-Aceh.
Dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh Teuku Robby Izra, Nasir mengatakan tantangan Satu Data Aceh saat ini bukan sekadar menyediakan data, tetapi memastikan data yang digunakan merupakan data yang sama, benar, mutakhir, mudah diakses, dan tersedia saat dibutuhkan.
“Kita masih menghadapi berbagai persoalan: banyaknya sumber dan pemilik data, beragam aplikasi dan sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, data yang belum diperbarui secara berkala, serta kebutuhan data yang belum selalu dapat disajikan secara cepat dan konsisten,” ujarnya.
Menurut Nasir, dalam pelaksanaan sejumlah program Pemerintah Pusat di Aceh, pernah muncul kondisi ketika data atau capaian kegiatan yang disampaikan kementerian/lembaga dipertanyakan di daerah karena belum sepenuhnya teridentifikasi atau tersinkronisasi dengan data Pemerintah Aceh.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan data bukan hanya persoalan teknis atau administrasi. Data dapat memengaruhi perencanaan, penganggaran, pengambilan keputusan, evaluasi program, bahkan komunikasi publik,” katanya.
Karena itu, Satu Data Aceh harus diarahkan bukan sekadar membangun sistem, tetapi membangun ekosistem data yang terintegrasi. “Kita tidak membutuhkan semakin banyak aplikasi apabila datanya tetap terpisah dan tidak saling terhubung,” ujar Nasir.
Ia menekankan perlunya kejelasan mengenai pemilik data, pihak yang memproduksi dan memutakhirkan data, standar dan definisi data, waktu pembaruan, mekanisme akses, hingga pihak yang bertanggung jawab terhadap kualitas data.
“Forum Satu Data Aceh harus menjadi ruang untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kita perlu memperkuat koordinasi antar lembaga, menyelaraskan standar dan definisi data, mengintegrasikan berbagai sumber data, serta memastikan kebutuhan data dapat tersedia secara cepat, akurat, dan berkelanjutan,” katanya.
Mengutip pesan Mualem, Nasir mengatakan banyaknya data tidak akan berarti apabila data tersebut sulit ditemukan atau tidak tersedia ketika dibutuhkan.
“Begitu pula, banyaknya aplikasi tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila data di dalamnya tidak terintegrasi. Jangan sampai kita tenggelam dalam banyaknya angka, sementara yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan adalah satu rujukan data yang jelas, akurat, dan dapat dipercaya,” ujarnya. (*)
