Banda Aceh (Waspada Aceh) – “Bila tidak ada aral melintang, masa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana hidrometeorologi Sumatra akan resmi dimulai pada 1 Agustus 2026. Aceh sendiri mendapatkan alokasi hampir 59 triliun rupiah—jumlah ini di luar anggaran rutin APBN,” ungkap Kepala Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) sekaligus Dirjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri, Dr. Safrizal ZA.
Pernyataan itu disampaikan Kamis (23/7/2026), saat mengisi sesi podcast bersama UIN Ar-Raniry dan Serambi Indonesia di lingkungan Kopelma Darussalam, Banda Aceh.
Kedatangan Safrizal yang sebelumnya menjabat sebagai Penjabat Gubernur Aceh disambut hangat oleh Rektor UIN Ar-Raniry, Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. Sebelum masuk ke sesi diskusi, keduanya sempat berbincang santai sambil menyeruput kopi panas dan menikmati kue khas Aceh di bawah bangunan tradisional Rumoh Aceh.
Safrizal dikenal sebagai sosok birokrat yang luwes, ramah, dan selalu dekat dengan berbagai elemen masyarakat. Baru tiba dari Jakarta tanpa istirahat panjang, ia langsung menyempatkan hadir di kampus untuk berdialog, di tengah padatnya jadwal koordinasi penanganan pascabencana di Aceh.
Masa Tanggap Darurat Berakhir 30 Juli
Safrizal menjelaskan bahwa masa transisi darurat penanganan bencana akan berakhir pada 30 Juli 2026. Setelah itu, tiga provinsi terdampak—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—resmi memasuki tahap pemulihan jangka panjang atau post-disaster recovery.
Pemerintah Pusat telah menyiapkan anggaran raksasa senilai Rp100,1 triliun untuk ketiga provinsi tersebut, yang tertuang dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatra. Aceh mendapatkan porsi terbesar, yakni Rp58,9 triliun—lebih dari separuh total dana nasional.
Anggaran tersebut dibagi ke dalam tiga tahun pelaksanaan:
2026: Rp24,215 triliun (masih tersisa enam bulan pelaksanaan). 2027: Rp20,219 triliun. 2028: Rp14,539 triliun.
Safrizal menegaskan, bencana hidrometeorologi yang melanda akhir November lalu adalah peristiwa kerusakan paling luas yang pernah dialami Indonesia. Jika gempa dan tsunami 2004 merenggut korban jiwa yang sangat besar, kali ini dampaknya menyebar ke wilayah yang jauh lebih luas—terdampak di 54 kabupaten/kota, di mana 18 di antaranya berada di wilayah Aceh, mencakup 226 kecamatan hingga 3.300 gampong.
“Luas jangkauan kerusakannya menjadikan ini pengalaman baru bagi pemerintah dalam penanganannya,” ujarnya.
Dampak yang ditimbulkan sangat dahsyat: ratusan jiwa meninggal atau hilang, ribuan permukiman, lahan pertanian, perkebunan, serta infrastruktur rusak parah. Sebanyak 2,1 juta kepala keluarga di Aceh terdampak, dan sekitar 37 ribu unit rumah mengalami kerusakan.
Dari Langkah Awal Hingga Pemulihan
Saat bencana melanda dan komunikasi terputus total, Safrizal yang saat itu sedang bertugas di Tapanuli Utara langsung bergerak cepat. Ia menerbangkan pesawat kecil malam itu menuju Aceh lewat Bandara Silangit.
“Saat melihat rakyat di tengah lumpur dan musibah, hati saya teriris, rasanya kaki tak sanggup berdiri,” kenangnya dengan haru.
Sejak hari pertama, pemerintah—baik pusat maupun daerah—bekerja bahu-membahu bersama TNI, Polri, BUMN, pihak swasta, dan masyarakat umum. Penyelamatan korban, pendirian dapur umum, evakuasi, hingga perbaikan darurat jalan dan jembatan segera dilakukan.
Hingga kini, progres penanganan terus berjalan pesat:
Jalan & Jembatan Nasional: 46 ruas jalan dan 23 jembatan telah berfungsi 100%, Jalan & Jembatan Daerah: 1.543 dari 1.638 ruas jalan (94,20%) dan 380 jembatan sudah diperbaiki, Pendidikan: 3.120 sekolah terdampak, proses belajar mengajar kini berjalan 100%, Kesehatan: 867 Puskesmas beroperasi normal; dua yang rusak berat kini menggunakan bangunan modular.
Huntara: 18.861 unit rumah sementara selesai dibangun (99%), di mana 18.784 unit sudah dihuni, Huntap: 401 unit rumah permanen selesai dibangun, dan 1.832 unit sedang dalam tahap konstruksi
Menjadi Kepala Posko PRR bukan jabatan yang ia cari, namun ketika ditunjuk ia langsung menyatakan siap mengabdi. “Ini kesempatan untuk berbuat lebih banyak bagi Aceh,” ujarnya. Selama berbulan-bulan ia hampir menetap di lokasi bencana, turun langsung ke pelosok desa memastikan bantuan dan penanganan berjalan tepat sasaran.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan kembali bukan sekadar memperbaiki bangunan, melainkan memulihkan harkat dan kemanusiaan warga yang menderita. Kolaborasi dari semua pihak menjadi kunci agar pemulihan berjalan lancar.
“Tentu tak ada gading yang tak retak—masih ada kekurangan di sana-sini. Namun, mari kita bergandengan tangan agar cita-cita memulihkan Aceh dengan prinsip build back better, safer, and more resilient—membangun kembali lebih baik, lebih aman, dan lebih tangguh—bisa tercapai. Kuncinya satu: kolaborasi kita semua,” pungkas Safrizal penuh harap. (*)
