Nagan Raya (Waspada Aceh) – Desa-desa yang berada di sekitar wilayah tambang di Kabupaten Nagan Raya dinilai masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari akses infrastruktur yang buruk hingga keterbatasan layanan dasar bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Dosen Program Studi Magister Sosiologi Universitas Teuku Umar (UTU), Dr. Khairan, berdasarkan hasil pendampingan sosial yang dilakukan mahasiswa Magister Sosiologi terhadap masyarakat lingkar tambang PT Bara Energi Lestari (BEL).
Menurut Khairan, temuan di lapangan menunjukkan masih ada desa yang terisolasi akibat rusaknya jembatan penghubung selama bertahun-tahun.
Kondisi tersebut membuat warga harus menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai, bahkan dalam situasi darurat.
“Desa-desa lingkar tambang sudah sepatutnya menjadi prioritas perhatian para pemangku kepentingan. Kami menemukan masih ada masyarakat yang kesulitan mengakses layanan dasar karena infrastruktur yang belum memadai,” kata Khairan kepada Waspadaaceh.com, Jumat (12/6/2026).
Ia menjelaskan, persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada aktivitas ekonomi warga, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat. Saat debit sungai meningkat, warga berpotensi terisolasi dan tidak dapat keluar masuk desa.
Khairan mengungkapkan, dalam kondisi tertentu ibu hamil yang hendak melahirkan harus dibawa menyeberangi sungai untuk mendapatkan layanan kesehatan di luar desa.
“Ketika terjadi kondisi darurat, termasuk ibu yang akan melahirkan, mereka harus melewati sungai untuk mendapatkan layanan kesehatan. Ini tentu berisiko dan tidak boleh terus dibiarkan,” ujarnya.
Selain persoalan infrastruktur, hasil pendampingan juga menemukan masih adanya anak-anak yang mengalami masalah gizi serta kelompok usaha rumah tangga yang belum berkembang akibat keterbatasan akses pasar dan
pendampingan.
Menurut Khairan, keberadaan perusahaan tambang memang memberikan dampak positif berupa terbukanya lapangan kerja dan sejumlah program pemberdayaan masyarakat.
Namun di sisi lain, masih terdapat persoalan sosial yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah maupun perusahaan.
Ia menilai pembangunan di kawasan lingkar tambang tidak boleh hanya diukur dari aktivitas ekonomi semata, melainkan juga dari peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Jangan sampai desa yang berada di sekitar kawasan yang menghasilkan nilai ekonomi besar justru masih menghadapi persoalan dasar seperti akses transportasi, kesehatan, dan pengembangan ekonomi masyarakat,” katanya.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah, perusahaan, dan seluruh pemangku kepentingan menjadikan masyarakat lingkar tambang sebagai prioritas pembangunan agar manfaat keberadaan industri tambang dapat dirasakan secara lebih adil dan berkelanjutan oleh warga sekitar. (*)
