Fokus seharusnya tertuju pada bagaimana memulihkan ekonomi dan kesejahteraan, bukan justru sibuk mencari celah untuk menjatuhkan.
Ada satu fakta yang sering kali luput dari perhatian atau justru sengaja dikaburkan oleh mereka yang gemar bermain kata: kinerja nyata.
Angka-angka yang tercatat dalam buku administrasi negara seringkali dianggap kering dan tak seksi dibandingkan drama perseteruan yang disajikan layaknya sinetron berkepanjangan. Padahal, di situlah letak ukur sebuah tanggung jawab.
Data terbaru menyiratkan sebuah optimisme yang patut diapresiasi. Hingga akhir April 2026, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) telah menembus angka 23,27 persen atau setara dengan Rp2,7 triliun dari total pagu Rp11,6 triliun.
Angka ini tentunya bukan sekadar hiasan dokumen, melainkan bukti bahwa roda pemerintahan bergerak lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan, melampaui target dengan deviasi positif 1,87 persen. Begitu pula capaian fisik yang menyentuh 26,3 persen. Ini menunjukkan bahwa tim di bawah komando Muzakir Manaf, atau yang akrab disapa Mualem, bekerja “on the track”.
Ironisnya, prestasi yang seharusnya menjadi bahan diskusi konstruktif ini sering kali tenggelam oleh banjir kritik dengan narasi sumbang yang berbau politisasi semata. Padahal, Aceh baru saja beranjak dari pelukan duka pascabencana.
Fokus seharusnya tertuju pada bagaimana memulihkan ekonomi dan kesejahteraan, bukan justru sibuk mencari celah untuk menjatuhkan.
Sejarah pernah mencatat, kemajuan sebuah daerah seringkali beriringan dengan harmonisasi hubungan antara pemimpin daerah dan pusat. Era kepemimpinan Profesor Ibrahim Hasan yang memiliki kedekatan istimewa dengan Orde Baru kala itu, mampu melahirkan era “bebas rakit” dan percepatan pembangunan yang masif.
Kini, taktik serupa tampaknya sedang diusung oleh pemimpin tertinggi Aceh sekarang. Kedekatan emosional dan politik Mualem dengan Presiden Prabowo Subianto adalah aset strategis yang seharusnya dikapitalisasi demi kemaslahatan rakyat, mengentaskan kemiskinan, bukan justru dijadikan bahan cemoohan atau spekulasi negatif.
Padahal jika hubungan harmonis Prabowi-Mualem dikelola dengan bijak, peluang Aceh untuk bangkit dari kemiskinan, akan lebih ringan dicapai menuju Aceh sejahtera dan bermartabat.
Namun, syarat mutlaknya adalah satu: persatuan. Pembangunan ibarat membangun sebuah masjid besar; butuh tiang penyangga yang kokoh di segala sisi. Eksekutif dan legislatif haruslah berjalan selaras, saling mendukung, bukan saling “tarik tambang” atau bahkan saling menghambat. Ketika satu sisi bekerja keras menggenjot realisasi anggaran demi rakyat, sisi lainnya tak sepatutnya sibuk menebar isu yang justru melemahkan.
Tokoh masyarakat, Suryadi Djamil, memiliki pandangan yang sangat beralasan ketika menyoroti dinamika ini. Ia menegaskan bahwa konflik terbuka yang dipamerkan ke publik adalah hal yang kontraproduktif. Ruang publik bukanlah panggung sandiwara tempat para elite mempertontonkan ego dan dendam kesumat masa lalu.
Musim Pilkada telah berlalu, gugur sudah masa kampanye yang penuh janji dan serangan fiktif. Kini saatnya beralih pada aktivitas pembangunan, bukan “perang narasi”.
Tapi sayangnya, masih ada saja tokoh yang gemar melontarkan tuduhan tanpa bukti yang kuat, layaknya seseorang yang menuduh orang lain mencuri tanpa pernah melihat aib tangannya sendiri. Praktik ini bukan hanya tidak elegan, tapi juga mencederai prinsip akuntabilitas.
Jika ada kekeliruan pada kepemimpinan Mualem – Dek Fadh, sampaikan dengan data. Jika ada perbedaan, selesaikan dengan musyawarah, bukan dengan memicu kegaduhan yang hanya membuang waktu dan energi.
Aceh tidak butuh pahlawan yang hanya pandai berpidato atau ahli membuat narasi pedih di media sosial. Aceh butuh pemimpin yang nyata bekerja, yang mampu melihat bahwa kemiskinan masih menjadi momok yang nyata, dan bahwa rakyat masih menanti sentuhan kebijakan yang nyata.
Maka, sudah sepantasnya segala bentuk “perang narasi” itu dihentikan. Mari letakkan kepentingan daerah di atas ego golongan. Mari jaga keharmonisan demi cita-cita Aceh yang gemilang.
Biarkan anggaran terserap maksimal, biarkan aktivitas pembangunan berjalan lancar, dan biarkan rakyat yang merasakan manisnya hasil pembangunan itu. Bukan hanya dinikmati para elite yang kemudian menjadi “kalap” ketika menu makan malamnya dikurangi sedikit, padahal demi rakyat yang masih kelaparan. (*)
