Dalam lintasan masa lalu itu, kekuatan Banda Aceh tidak pernah hanya terletak pada batas fisik kotanya semata, melainkan pada kemampuannya menjadi pusat dari sistem yang jauh lebih luas.
Oleh: M.R Satria Wardhana, S.IP, M.Si
Di usia ke-821, Banda Aceh bukan sekadar kota yang bertahan melintasi lorong waktu. Sejak awal berdirinya, kota ini telah menjadi simpul vital dalam dinamika dan kompleksitas kawasan di gerbang Selat Malaka.
Sejarah mencatat, Banda Aceh tidak tumbuh dalam isolasi, melainkan sebagai nadi dari jaringan perdagangan yang menghubungkan berbagai wilayah. Dalam lintasan masa lalu itu, kekuatan Banda Aceh tidak pernah hanya terletak pada batas fisik kotanya semata, melainkan pada kemampuannya menjadi pusat dari sistem yang jauh lebih luas.
Pelajaran berharga ini sangat relevan untuk direnungkan kembali hari ini. Jika kita mencermati perkembangan pembangunan dalam beberapa dekade terakhir, ironisnya justru terlihat kecenderungan yang berlawanan.
Kota tumbuh dalam batas administratifnya, wilayah sekitar bergerak dengan potensinya masing-masing, namun hubungan di antara keduanya belum sepenuhnya menyatu dalam satu arah tujuan. Yang muncul bukanlah kekurangan potensi, melainkan keterpisahan yang menghambat sinergi.
Dalam konteks inilah, konsep Basajan (Banda Aceh, Sabang, Jantho) sesungguhnya menawarkan visi yang jauh melampaui zamannya. Gagasan kerja sama ketiga wilayah ini pertama kali diluncurkan pada peringatan HUT Banda Aceh ke-803 tahun 2008. Sejak awal, konsep ini mencoba membaca bahwa masa depan kawasan ini tidak bisa dibangun secara parsial dan terkotak-kotak. Ia harus dibangun sebagai satu kesatuan sistem yang utuh.
Namun, seperti banyak gagasan strategis lainnya, Basajan belum sepenuhnya berkembang menjadi mekanisme yang bekerja maksimal. Ia lebih lama dikenang sebagai sebuah konsep brilian ketimbang dijalankan sebagai desain pembangunan yang nyata.
Padahal, jika dilihat dari peta ekonomi global saat ini, pendekatan seperti Basajan justru telah menjadi arus utama. Di berbagai belahan dunia, pertumbuhan ekonomi tidak lagi bertumpu pada satu kota atau wilayah tunggal, melainkan pada kekuatan kawasan yang terintegrasi.
Kawasan Shenzhen-Guangzhou-Hong Kong di Tiongkok maju karena keterhubungan sempurna antara pusat industri, finansial, dan logistik. Demikian pula kawasan Singapura-Johor-Riau yang membangun kekuatan melalui pembagian fungsi kawasan yang saling melengkapi.
Dalam teori ekonomi modern, fenomena ini dikenal sebagai aglomerasi ekonomi. Nilai ekonomi tidak lagi tercipta secara terpisah-pisah, melainkan melalui interaksi antarwilayah yang memiliki fungsi spesifik namun saling mendukung. Produksi, distribusi, dan akses pasar membentuk satu rantai nilai yang utuh. Di sinilah peran kawasan menjadi jauh lebih strategis dibandingkan sekadar batas administrasi.
Jika pendekatan ini diterapkan di Aceh, struktur Basajan sebenarnya sudah memiliki fondasi yang sangat lengkap.
– Banda Aceh berfungsi sebagai pusat layanan, pemerintahan, dan aktivitas urban.
– Aceh Besar (Jantho) menyediakan ruang produksi, sumber daya alam, serta infrastruktur strategis seperti bandara dan konektivitas darat.
– Sabang, dengan pelabuhan internasional dan status Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), menjadi gerbang akses langsung ke pasar global.
Ketiganya bukan entitas yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari satu konfigurasi ekonomi yang jika disatukan akan melahirkan kekuatan yang luar biasa. Persoalannya bukan terletak pada ada atau tidaknya potensi, melainkan bagaimana potensi tersebut belum sepenuhnya disatukan dalam satu desain yang bekerja selaras.
Selama ini, pembangunan masih cenderung berjalan secara sektoral. Produksi berkembang tanpa kepastian pasar yang kuat, infrastruktur dibangun tanpa keterhubungan yang jelas, dan masing-masing wilayah bergerak dengan prioritasnya sendiri. Dalam kondisi seperti ini, nilai ekonomi tidak terkonsolidasi secara maksimal. Yang muncul hanyalah pertumbuhan yang tersebar, bukan kekuatan yang terintegrasi.
Di sinilah Basajan harus ditempatkan kembali pada posisi yang tepat: bukan sekadar proyek kerja sama biasa, melainkan sebagai desain ekonomi kawasan. Artinya, pembangunan tidak lagi dimulai dari proyek-proyek terpisah, melainkan dari perencanaan sistem.
Apa yang diproduksi di Aceh Besar harus memiliki jalur distribusi yang jelas melalui Banda Aceh, dan pada saat yang sama terhubung dengan akses ekspor-impor melalui Sabang menuju pasar yang lebih luas. Dengan demikian, rantai nilai tidak lagi terputus di tengah jalan, melainkan berjalan utuh dari hulu hingga hilir.
Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip ekonomi berbasis permintaan (demand-based economy), di mana aktivitas produksi tidak berjalan tanpa arah, melainkan dirancang berdasarkan kebutuhan pasar. Dengan demikian, risiko kerugian dapat ditekan sejak awal, sementara peluang untuk menciptakan nilai tambah menjadi jauh lebih besar.
Dalam kerangka inilah, peran kepemimpinan Banda Aceh menjadi sangat menentukan. Kota ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat administratif, tetapi memiliki posisi strategis untuk menjadi penggerak roda kawasan.
Di bawah kepemimpinan Illiza Sa’aduddin Djamal, terdapat kombinasi modal yang jarang dimiliki: pengalaman mendalam yang memahami akar gagasan Basajan sejak awal, serta posisi eksekutif yang memungkinkan gagasan tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan nyata.
Pengalaman tersebut menjadi krusial, karena tantangan utama Basajan selama ini bukan pada keindahan idenya, melainkan pada konsistensi implementasi. Menghidupkan kembali Basajan membutuhkan lebih dari sekadar pengulangan konsep. Ia membutuhkan kemampuan menyatukan kebijakan lintas wilayah, menjaga konsistensi arah, dan memastikan setiap elemen bergerak dalam satu sistem yang sama. Di titik ini, kepemimpinan yang memahami konteks historis sekaligus realitas kekinian menjadi faktor penentu.
Memang, Banda Aceh memiliki keterbatasan ruang. Namun, dalam ekonomi modern, keterbatasan fisik tidak harus menjadi penghalang, justru menjadi alasan kuat untuk memperkuat konektivitas kawasan. Sebuah kota tidak perlu melebar secara horizontal untuk menjadi besar; ia cukup menjadi pusat dari sistem yang luas, yang menghubungkan produksi, distribusi, dan pasar dalam satu kerangka terintegrasi.
Pada akhirnya, usia 821 tahun Banda Aceh bukan sekadar penanda panjangnya perjalanan sejarah, melainkan pengingat akan peran mulianya sebagai simpul kawasan. Jika peran tersebut dapat diterjemahkan kembali dalam konteks masa kini melalui pendekatan yang lebih holistik, maka Basajan tidak lagi sekadar gagasan yang tersimpan.
Ia dapat menjadi mesin ekonomi kawasan yang benar-benar bekerja. Dan di sanalah, Banda Aceh tidak hanya merayakan ulang tahunnya, tetapi juga menegaskan kembali posisinya sebagai pusat yang memimpin, bukan sekadar mengikuti arus. (*)
- Penulis merupakan pemerhati isu sosial dan masyarakat, warga Ajuen, Aceh Besar.
Email: [email protected]
