Banda Aceh (Waspada Aceh) – Gelombang mutasi mulai terjadi di Lingkup Pemerintahan Aceh. Setelah Kepala Dinas Pendidikan Aceh, kemarin tujuh pejabat eselon II terkena badai mutasi dan di antaranya dikembalikan ke kampus, yakni Universitas Syiah Kuala (Unsyiah).
Ke tujuh pejabat yang dimutasi, yaitu pertama; Kadis Koperasi dan UKM, Dr Wildan MPd. Untuk mengisi kekosongan posisi Kadis, ditunjuk pelaksana tugas, yakni Kadis Perindag Aceh, Ir Tanwir. Sedangkan Wildan dikembalikan ke kampus Unsyiah
Kedua; Kepala Arpus (Arsip dan Perpustakaan) Aceh, Dr.Roeslan Abdul Gani. Untuk mengisi posisi kepala Arpus, sementara ditunjuk pelaksana tugas, Sekretaris Arpus, T Miftah.
Ketiga; Direktur RSUZA, Dr Azharuddin. Sebagai pelaksana tugasnya ditunjuk Wadir Pelayanan RSUZA, Dr Endang. informasi yang diterima, Azharuddin dikembalikan ke kampus Unsyiah.
Keempat; Wadir Umum RSUZA, Muhazar. Sebagai pelaksana tugasnya ditunjuk Kabag Program RSUZA, dr Iramaya.
Kelima; Wadir Penunjang, Fachrul Rizal. Untuk menggantikannya ditunjuk pelaksana tugasnya Kabag Logistik, Yusrizal. Keenam; Direktur RSIA, Nyak Rinda, sedangkan penggantinya ditunjuk Kadiskes Aceh, dr Hanif, sebagai pelaksana tugas.
Sedangkan ketujuh; Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Ir Syahrial. Untuk menggantikannya ditunjuk sebagai pelaksana tugas, Kadistanbun Aceh, Abdul Hanan, SP MP.
Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, menyebutkan pergantian tujuh pejabat tersebut merupakan hal lumrah dalam manajemen pengelolaan sumberdaya manusia di lingkungan organisasi Pemerintah Aceh.
“Dipastikan proses mutasi ini dilaksanakan setelah melalui pertimbangan yang cukup matang dalam upaya penyesuaian dengan kebutuhan organisasi dan juga sudah melalui proses administrasi dan penilaian kerja,” ujar Iswanto kepada media Selasa (5/1/2021).
Iswanto menjelaskan, beberapa alasan rotasi ini, misalnya faktor kesehatan. Sebegaimana diketahui Kepala Arpus Dr Roeslan Abdul Gani sejak setahun terakhir mengalami penurunan kesehatannya. Sementara beberapa pejabat yang berlatar belakang tenaga pendidik dikembalikan ke kampus untuk melanjutkan karir di dunia pendidikan.
Iswanto juga menegaskan, pergantian pejabat di dalam pemerintahan merupakan suatu hal yang lumrah. Karena itu, dia memastikan tidak ada keganjilan dalam pergantian tersebut, melainkan sesuatu hal yang biasa dan lumrah adanya.
Selaku pimpinan Pemerintah Aceh, lanjut Iswanto, gubernur tentu punya penilaian-penilaian atas kinerja dari pejabat di SKPA. Di samping itu, pergantian kadang juga dilakukan sebagai bagian dari penyegaran dan pengembangan karir dari para pegawai negeri. (B01)
