Banda Aceh (Waspada Aceh) – Rapat pleno plus PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Aceh, di Banda Aceh, Senin (17/9/2018), memutuskan Aldin NL, Sekretaris PWI Aceh, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Aceh.
Sebagaimana dilaporkan KBA.ONE, penunjukan Aldin ini menyusul cutinya Tarmilin Usman sebagai Ketua PWI Aceh, setelah memutuskan maju ke dunia politik, yakni sebagai calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Aceh.
Sementara itu, Muhammad Saman, Wakil Sekretaris PWI Aceh, ditunjuk sebagai Plt Sekretaris PWI Aceh, menggantikan sementara posisi Aldin NL sebelumnya.
Tarmilin Usman mengambil cuti selama sekitar 6 bulan sebagai komitmen terhadap surat edaran PWI Pusat No. 184/PWI-P/LXXII/2018 tentang kewajiban cuti pengurus PWI menjadi calon anggota DPD dan Legislatif.
“Pendelegasian jabatan saya ini lantaran saya maju menjadi calon anggota DPD RI agar saya bisa fokus,” kata Tarmilin Usman.
Rapat pleno plus yang dihadiri seluruh pengurus inti dan Ketua Dewan Pertimbangan Provinsi (DKP) PWI Aceh, A. Dahlan TH, itu semula juga mengusulkan Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Aceh, Zainal Arifin, sebagai salah seorang kandidat Plt.
Tapi Zainal menyerahkan keputusan kepada Ketua PWI, Tarmilin Usman, karena dia sibuk sebagai manajer Multi Media dan Koodinator Liputan pada harian Serambi Indonesia.
“Jabatan PLT itu berlaku selama enam bulan mulai 1 Oktober 2018 hingga selesai pemilihan umum pada April 2019,” kata Tarmilin Usman.
Belajar Jurnalistik di Amerika
Aldin NL, yang juga Kepala Perwakilan Waspada di Aceh ini, adalah wartawan jebolan Institute for Training and Development (ITD) yang bermarkas di Amherst, Massachusetts, Amerika Serikat. Dia mengikuti program training jurnalistik investigasi di negeri Paman Sam tersebut.
Aldin mengaku akan menekankan bidang pendidikan untuk meningkatkan kapasitas wartawan di Aceh sehingga mampu menjawab tantangan di era digitalisasi sekarang ini.
Selain itu, Aldin juga berjanji akan meningkatkan hubungan lebih harmonis, baik antar pengurus, anggota, mau pun dengan stakeholder dan Pemerintah Aceh. (***)
