“Pemerintah Aceh akan terus berupaya mewujudkan clean government and good governance dalam pengelolaan keuangannya,” kata Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.
Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun 2018, kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) itu merupakan yang ke empat kali diperoleh pemerintah Aceh, secara berturut-turut.
Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Bambang Pamungkas, telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun 2018 dalam rapat paripurna di DPR Aceh, Kamis (23/5/2019), yang diterima oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.
Plt Gubernur menyebutkan, Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun 2018 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tahun 2018 yang disajikan sebagai salah satu instrumen dalam mengevaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan pemerintah Aceh.
Untuk itu, Nova Iriansyah mengapresiasi seluruh SKPA yang telah bersusah payah menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan dalam kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh.
Dia meminta agar seluruh SKPA terus meningkatkan kualitas laporan keuangannya, tidak sebatas pada penyajian tapi juga dalam pengelolaan dan pelaksanaan program serta kegiatan.
Para kepala SKPA, lanjut Nova, merupakan pihak yang bertanggungjawab penuh atas laporan keuangannya. Laporan keuangan SKPA, ujar dia, merupakan gambaran keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program.
“Tolong benar-benar perhatikan perencanaan program-program kegiatan sehingga visi-misi Aceh Hebat dapat dicapai maksimal,” lanjut Nova Iriansyah.
Sementara itu, Bambang Pamungkas berharap, WTP tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kualitas keuangan kepada pemerintah daerah di Aceh.
“Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan sehingga menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan,” lanjut Bambang.
Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK, lembaga itu memang melakukan beberapa koreksi. Di antaranya kelemahan dalam hal penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan tata kelola aset serta penyajian laporan.
“Koreksi itu akan segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh demi peningkatan kualitas laporan keuangan,” katanya.
Ketua DPR Aceh, Sulaiman, mengatakan pihaknya bangga atas prestasi tersebut. Apalagi Pemerintah Aceh telah berhasil mempertahankan kinerja manajemen keuanganannya, selama 4 kali berturut-turut menerima WTP.
“Kita mendorong agar prestasi itu sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang semakin baik serta terbuka dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan,” kata Sulaiman.
Dia berterimakasih pada BPK Aceh yang telah mencermati dan mengaudit kinerja keuangan Pemerintah Aceh tahun 2018.
Sulaiman berharap, penghargaan yang diterima Pemerintah Aceh dapat menjadi motivasi bagi kabupaten/kota di Provinsi Aceh, untuk mendapatkan prestasi yang setara atau bahkan lebih baik lagi. (Adv)
