Banda Aceh (Waspada Aceh) – Perkawinan anak masih menjadi masalah serius di Indonesia, khususnya di Aceh. Flower Aceh, anggota Konsorsium Perempuan Sumatera Mampu (Permampu) mendorong pengawasan dan pencegahan praktik tersebut.
“Tokoh masyarakat dan para ulama juga perlu diajak berperan mencegah perkawinan usia anak. Menghapus perkawinan usia anak akan melahirkan generasi berkualitas,” kata Direktur Flower Aceh Riswati, Senin (16/10/2023).
Riswati mengatakan, data Mahkamah Syariyah Aceh menunjukkan perkawinan anak yang meningkat sangat tajam (lebih dari 300%) sebelum dan sesudah COVID-19. Tahun 2019 ada 198 orang yang mengajukan dispensasi perkawinan anak, tahun 2020 melonjak menjadi 640 orang.
“Perkawinan anak bertentangan dengan target RPJM Indonesia tahun 2020-2024, yang mengharuskan angka perkawinan di bawah 19 tahun turun menjadi 8,74%. Namun, di masa COVID-19, angka perkawinan di bawah 19 tahun justru meningkat tajam,” kata Riswati.
Menurut Riswati, perkawinan anak masih terjadi karena pengawasan dan perlindungan lemah. Selain itu, kurangnya pengetahuan dan kesadaran mengenai akibat buruknya bagi kesehatan reproduksi, pendidikan, dan mental mereka, serta kerentanan terhadap kekerasan, pemiskinan, dan berbagai bentuk diskriminasi.
Sementara itu, Koordinator Konsorsium Permampu, Dina Lumbantobing mengatakan Permampu telah mengedukasi dampingannya untuk tidak melakukan pernikahan di bawah usia 21 tahun, sesuai dengan anjuran BKKBN. Tetapi masyarakat masih melakukan pernikahan di usia anak dan dini, meskipun UU No.16 Tahun 2019 telah mengatur usia perkawinan minimum 19 tahun.
Permampu sedang melakukan penelitian kualitatif tentang perkawinan anak di delapan provinsi di Sumatera sejak awal Oktober 2023. Penelitian ini bertepatan dengan Hari Anak Perempuan Internasional yang berfokus pada penghapusan pernikahan anak. (*)
