Banda Aceh (Waspada): Wapres Jusuf Kalla menerima Wali Nanggroe Aceh dan Pimpinan Partai Aceh, untuk membicarakan perkembangan MoU Helsinki, UUPA dan kondisi terkini di Aceh.
Pertemuan Wali Nanggroe, Tgk Malik Machmud Alhaytar dengan Wakil Presiden RI, Jusuf Kala, di ruang kerja Wapres berlangsung selama 1,5 jam dari jam 10.00 s.d 11.30 Wib, Selasa (20/3).
Selain Tgk Malik Machmud Al Haytar, tampak hadir Ketua Umum Partai Aceh H. Muzakir Manaf, Kamaruddin Abubakar (Abu Razak) Sekretaris Jenderal PA Pusat, H. Fachrul Razi, MIP (Senator DPD RI Asal Aceh) dan Dr.Rafiq (Staf Khusus Wali Nanggroe).
Tgk Malik Machmud kepada Wapres Jusuf Kala memberikan penjelasan beberapa permasalahan penting di Aceh, antara lain menagih janji implementasi MoU Helsinki dan UUPA, termasuk masalah bendera, perkembangan Partai Aceh terkini, permasalahan Wakaf Baitul Asyi, persiapan Aceh sebagai tuan rumah PON 2024, pelaksanaan PP kewenangan Aceh dan PP Migas serta Keppres Pertanahan, serta Daerah Otonomi Aceh (DOB) di Aceh.
Wali Nanggroe berharap agar Jusuf Kala dapat segera membantu menyelesaikan masalah realisasi MoU Helsinki, sebelum masa jabatan sebagai Wakil Presiden berakhir pada tahun 2019. “Semangat perdamain harus dijaga, dan Pak Jk merupakan bagian penting dari perdamaian Aceh,” tegas Wali Nanggroe.
Sementara itu, Muzakir Manaf, selain soal persiapan Aceh menjadi tuan rumah PON 2024 serta meminta dukungan dari Wakil Presiden, Muzakir juga menagih janji pemerintah pusat berkaitan dengan implementasi MoU Helsinki yang saat ini belum terealisasi secara penuh.
Sedangkan Fachrul Razi, senator Aceh DPD RI meminta intervensi Wakil Presiden untuk membantu menyelesaikan kendala yang dihadapi di Aceh. Fachrul Razi juga menjelaskan kepada Wapres berkaitan dengan masalah yang meresahkan rakyat Aceh, yaitu adanya keinginan pemerintah pusat untuk mengelola dan berinvestasi di tanah Waqaf Baitul Asyi di Mekah.
Menanggapi itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan tentang ide investasi di tanah Waqaf Baitul Asyi masih berupa wacana saja, karena pemerintah punya 100 Triliun dana haji yang hanya bisa di investasikan pemerintah pusat di Saudi Arabia. Jusuf kala mengakui bahwa pemerintah pusat juga tidak mudah dapat mengelola Baitul Asyi tersebut karena merupakan tanah wakaf.(B01)
