Banda Aceh (Waspada Aceh) – Wali Nanggroe Aceh Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar menerima kunjungan kerja Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah di Meuligoe Wali Nanggroe, Banda Aceh, Selasa (10/3/2026).
Kabag Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe, Zulfikar Idris mengatakan, pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penanganan bencana alam, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), pemberantasan narkotika, hingga antisipasi dampak sosial dan ekonomi akibat dinamika global.
Kapolda Aceh hadir didampingi Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo, Irwasda Polda Aceh Kombes Pol Djoko Susilo, Dirintelkam Polda Aceh Kombes Pol Said Anna Fauza, serta Staf Ahli Kapolda Aceh Dr Nurlis Effendi. Sementara Wali Nanggroe turut didampingi Staf Khusus Dr Muhammad Raviq.
Dalam pertemuan itu, Wali Nanggroe menegaskan penanganan korban bencana harus dilakukan secara cepat dan berkelanjutan.
“Seluruh masyarakat yang terdampak bencana alam harus mendapatkan perlindungan dan bantuan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan,” ujar Wali Nanggroe.
Ia menambahkan, penanganan pengungsi menjadi prioritas, mulai dari penyediaan hunian sementara, bantuan kebutuhan pokok, hingga percepatan pembangunan hunian tetap.
“Kita ingin proses pemulihan berjalan pasti sehingga masyarakat bisa segera kembali hidup normal,” katanya.
Selain itu, Wali Nanggroe juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama menjelang dan setelah Idulfitri.
“Koordinasi lintas sektor perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan distribusi bahan kebutuhan pokok tetap lancar,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Wali Nanggroe juga menyampaikan keprihatinannya atas laporan perempuan muda asal Aceh yang menjadi korban perdagangan manusia melalui jalur pekerjaan ilegal ke luar negeri.
Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah mengatakan aparat keamanan bersama pemerintah terus memperkuat respons terhadap penanganan bencana.
“Langkah-langkah penanganan terus kami intensifkan, termasuk pembukaan akses ke wilayah terdampak, distribusi logistik, dan pengamanan situasi selama masa pemulihan,” ujarnya.
Menurutnya, dukungan bagi korban juga mencakup bantuan kebutuhan dasar dan logistik, termasuk penyaluran bantuan uang tunggu bagi masyarakat terdampak sembari menunggu pembangunan hunian tetap selesai.
Pertemuan itu juga menyoroti potensi dampak sosial pascabencana. Tekanan ekonomi dinilai dapat meningkatkan kerentanan sosial dan risiko kriminalitas.
“Kami berkomitmen menjaga stabilitas kamtibmas di seluruh wilayah Aceh melalui penguatan pengawasan, patroli rutin, serta penegakan hukum yang tegas dan profesional,” kata Kapolda.
Ia menambahkan, pendekatan pembinaan kepada masyarakat juga terus dikedepankan. Selain itu, pemberantasan peredaran narkotika menjadi perhatian khusus, terutama di kawasan perkotaan.
“Pencegahan dan penindakan akan diperkuat melalui koordinasi erat antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Kapolda juga menegaskan pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap jaringan perekrut tenaga kerja ilegal serta meningkatkan perlindungan kepada masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut turut dibahas dampak dinamika global terhadap ekonomi nasional dan daerah, termasuk potensi kenaikan harga energi dunia yang dapat memengaruhi harga kebutuhan pokok.
Sebagai tindak lanjut, instansi terkait akan meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk memantau perkembangan situasi dan memastikan langkah penanganan berjalan efektif. (*)
