Jakarta (Waspada Aceh) – Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri RI, Jenderal Polisi (Purn) Muhammad Tito Karnavian, di kediaman pribadi Mendagri di Jakarta, Sabtu (12/7/2025).
Pertemuan tersebut berlangsung selama hampir tiga jam dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan. Kedua pihak membahas sejumlah isu strategis terkait arah pembangunan Aceh, termasuk efektivitas Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan penguatan kelembagaan keistimewaan Aceh.
Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Lembaga Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, menyebutkan bahwa pertemuan itu telah direncanakan sejak lama namun baru dapat terlaksana pada momen ini.
“Ini merupakan momen yang sangat baik untuk berdiskusi langsung,” ujar Wali Nanggroe.
Dalam pembahasan tersebut, Wali Nanggroe menyoroti pentingnya dukungan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, dalam mendorong kemajuan Aceh secara menyeluruh di bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan tata kelola pemerintahan.
“Dana Otsus yang selama ini dikucurkan belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap penggunaan anggaran pembangunan di Aceh perlu ditingkatkan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran Kemendagri dalam memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) digunakan secara tepat untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, dibahas pula peran strategis Lembaga Wali Nanggroe yang bersifat independen dan bukan bagian dari lembaga politik atau pemerintahan, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
“Lembaga ini perlu mendapat dukungan, termasuk dari sisi pendanaan, agar dapat menjalankan fungsi secara optimal, terutama dalam menjaga perdamaian dan nilai-nilai adat Aceh,” tambahnya.
Mendagri Tito Karnavian dalam pertemuan tersebut mengakui bahwa efektivitas Dana Otsus masih perlu diperbaiki. Ia menyampaikan bahwa Aceh termasuk daerah dengan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat.
“Jika Dana Otsus tidak diperpanjang atau tidak dikelola secara berkelanjutan, maka pembangunan Aceh bisa terdampak cukup signifikan,” ujar Mendagri.
Mendagri juga menyarankan agar Wali Nanggroe, Gubernur Aceh, dan Ketua DPRA segera menghadap Presiden RI untuk membicarakan keberlanjutan Dana Otsus dan strategi pembangunan Aceh ke depan.
Terkait Lembaga Wali Nanggroe, Mendagri menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan lembaga tersebut, termasuk rencana restrukturisasi kelembagaan keistimewaan Aceh agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan fungsinya.
Pertemuan ini turut dihadiri sejumlah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, seperti Sekretaris Jenderal, Dirjen Administrasi Wilayah, Inspektur Jenderal, serta Dirjen Keuangan Daerah.
Wali Nanggroe turut didampingi Anggota Majelis Tuha Peut Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, Staf Khusus Dr. Muhammad Raviq, dan Katibul Wali, Abdullah Hasbullah.
Pertemuan diakhiri dengan makan siang bersama dan sesi foto bersama. (*)
