Banda Aceh (Waspada Aceh) – Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haytar mengapresiasi keputusan tepat Plt Gubernur Aceh bersama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang telah sepakat menghentikan tender pengadaan barang dan jasa di Provinsi Aceh.
Tender proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) itu, dihentikan demi memerangi penyebaran virus Corona, dengan mengalihkan penggunaan anggaran dimaksud untuk penanganan dan penanggulangan dampak virus mematikan tersebut.
“Saya berharap re-alokasi APBA ini digunakan untuk penanganan kebutuhan pokok bagi masyarakat kurang mampu di seluruh gampong pelosok Aceh, agar kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi. Sehingga nantinya tidak terdengar lagi di Aceh ada rakyat yang kelaparan akibat dari kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini,” pinta Wali Nanggroe Aceh, dalam keterangan resmi yang diterima Waspada, Kamis (9/3/2020).
Selain itu, sambungnya, Pemerintah Aceh harus memastika agar setiap gampong dapat memenuhi kebutuhan warganya yang kurang mampu. Baik karena keterbatasan mata pencahariannya, maupun keterbatasan fisiknya.
Kisruh soal Alat Kelengkapan Dewan (AKD) juga jadi perhatian WN Aceh. Kepada pimpinan partai politik yang telah menempatkan perwakilannya di DPRA, diminta agar mencari solusi yang menguntungkan bagi semua pihak dalam penyusunan AKD DPRA. Supaya dapat segera bekerja guna memastikan hak-hak rakyat dapat terpenuhi, ujarnya.
“Saya percaya Plt Gubernur sebagai pembina politik di daerah maupun sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dapat menyelesaikan permasalahan ini secara baik dan berkomitmen,” lanjut WN Aceh.
Dia mengingatkan, dalam menghadapi situasi dan kondisi distrust (saling ketidak percayaan) di masa lalu diantara partai politik yang ada, agar dapat dikesampingkan guna secara kompak dan bahu-membahu melindungi dan menolong rakyat Aceh.
“Kekuasaan dan otoritas politik maupun sosial hendaknya tidak digunakan menafikan kehendak Allah SWT dalam suasana musibah saat ini,” ungkapnya.
Menurut Malik Mahmud, komitmen baru perlu segera dihadirkan guna penyelesaian permasalahan ini. Aturan-aturan baru yang menguntungkan semua pihak harus dapat dicarikan mekanismenya, jangan sampai aturan yang dibuat malah berpotensi mengekang kebebasan/kemampuan manusia itu sendiri. Karena rakyat membutuhkan kemampuan wakilnya untuk berkerja dan berkarya demi kesejahteraan bersama, katanya.
Ingatkan KPA Bantu Tim Medis
WN Aceh secara khusus kepada seluruh jajaran Komite Peralihan Aceh (KPA), diminta dengan sangat, agar membantu dan mendukung sepenuhnya kerja-kerja para dokter dan tim medis, aparat TNI maupun Polri, dalam penanganan dan pencegahan wabah COVID-19 ini.
“Buat koordinasi yang baik dan terstruktur agar dapat saling berbagi peran, baik di tingkat gampong, kecamatan, kabupaten/kota maupun di seluruh Aceh. Anda semua dahulu sudah berjuang untuk kepentingan Aceh dengan ikhlas tanpa mengharap jasa. Saatnya sekarang anda kembali berjuang demi kemanusiaan dan kesehatan bagi rakyat Aceh tercinta ini,” paparnya.
Dia menyebutkan, pandemi COVID-19 di Aceh diperkirakan akan berlangsung lama, bahkan mungkin selama tiga sampai enam bulan kedepan. Saat itu akan memunculkan persoalan yang sesungguhnya di Aceh, belum lagi dampak ekonomi yang bisa berlangsung dalam bilangan tahunan. Untuk itu diperlukan kesigap-siagaan bersama secara kompak dan bergotong-royong.
Kepada kelompok masyarakat, WN Aceh mempersilahkan membuat dana donasi untuk gampong, kecamatan maupun kabupaten/kota masing-masing di seluruh Aceh. Karena kata dia, kemampuan pemerintah dalam anggaran, distribusi maupun informasi yang didapat pasti akan sangat terbatas.
“Sedekah dalam donasi berbagai bentuknya dalam situasi musibah ini, akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah SWT serta akan mendekatkan kita sesama keluarga besar Bangsa Aceh,” tegasnya.
Kepada kaum intelektual dan akademisi di universitas yang ada di Aceh, dia mengharapkan dapat membuat stimulus/skema penyebaran COVID-19 di Aceh dan metode pencegahannya. Juga mekanisme bantuan kepada masyarakat kurang mampu, agar dapat dipenuhi dengan baik dan tepat sasaran. Termasuk besaran anggaran yang dibutuhkan untuk memastikan agar aspek kemanusiaan, aspek keadilan sosial serta dampak ikutannya bisa dipetakan secara baik dalam jangka waktu yang dibutuhkan.
“Pandemi COVID-19 ini akan berdampak kuat kepada struktur sosial dan mungkin akan menyentuh perubahan dalam peradaban manusia di masa mendatang,” prediksi Malik Mahmud.
MN Aceh juga mengatakan, ulama dan tokoh masyarakat harus dan wajib dilibatkan dalam program sosialisasi serta imbauan ke dalam masyarakat agar semua kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota sesuai dengan Syariat Islam serta karakter dan budaya rakyat yang berlaku di Aceh. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari kesalah-pahaman serta untuk efektifitas lalu lintas informasi yang ingin disampaikan oleh pemerintah keapada masyarakat.
Terkait kebijakan darurat alias “Force Majeure“ yang akan diambil oleh Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh dalam bidang APBA, yang berpotensi bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam Tata Kelola Pemerintahan maupun Keuangan Negara, bersama-sama diperjuangkan ke pemerintah pusat agar diberikan pengecualian untuk Provinsi Aceh, yang memang memiliki ke Khususan dan ke Istimewaan.
“Keamanan dan keselamatan nyawa rakyat Aceh sudah seharusnya menjadi prioritas utama dan pertama dari Pemerintah dan DPR Aceh,” tegasnya.
Kepada Perwakilan Bank Indonesia (BI) di Aceh serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Aceh, serta lembaga keuangan dan perkreditan yang beroperasi di Aceh, maupun institusi sejenis yang ada di Aceh, lanjut WN Aceh, harus mengikuti pernyataan Presiden RI beberapa hari lalu, agar memberikan kelonggaran waktu untuk debitur dalam melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun ke depannya.
“Mohon disampaikan ke institusi pusat agar untuk Aceh diberikan kelonggaran ini dengan mekanisme penundaan pembayaran (grace periode) maupun mekanisme lain yang dimungkinkan, sebagaimana ketika Tsunami melanda Aceh di waktu yang lalu,” harap WN Aceh.
Dalam amaran itu WN Aceh juga minta kepada para pedagang dan pengusaha, untuk memberi harga yang seusai dengan kemampuan masyarakat dalam mendapatkan kebutuhannya dan tidak mengambil keuntungan berlebihan di saat semuanya sedang diuji oleh Allah SWT.
Kata dia, saat ini peran, semangat solidaritas dan kemampuan bersama sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya dengan harga sesuai daya beli masyarakat.
“Semoga Allah SWT membalasa semua usaha dan keikhlasan anda secara setimpal nantinya. Anda dan kita semua sedang ikut berjuang bersama untuk kepentingan rakyat Aceh dalam menghadapi cobaan Allah SWT saat ini,” cetusnya.
Dia menambahkan, seluruh jajaran Lembaga Wali Nanggroe Aceh, Majelis Tuha Peut, Majelis Tuha Lapan, Majelis Fatwa berserta segenap unsurnya, akan selalu siap membantu, mendukung dan berjuang bersama komponen lain di Aceh, agar pencegahan, penanganan serta dampak penanganan wabah COVID-19 yang melanda Aceh dapat dilalui secara baik, aman dan lancar.
Situasi dan kondisi saat ini dan kedepannya membutuhkan perjuangan multi sektor secara kompak dan intensif, serta saling bahu-membahu mencari jalan dan langkah yang terbaik yang dapat dilakukan secara bersama masyarakat. Hendaknya semua membuka ruang komunikasi secara lebar dan terbuka untuk kepentingan dan kebutuhan yang ada, agar secara bersama dapat dicari solusi yang tepat.
“Akhirnya pada Allah SWT tempat kita bergantung dan memohon perlindungan dan pertolongan Nya,” demikian WN Aceh. Di awal amatannya, dia menyampaikan terima kasih kepada tim medis dan aparat kemanan yang telah berjuang keras melawan COVID-19 di Aceh. (B01)
